Indonesia Dorong Transformasi Kependudukan Inklusif dan Berbasis Data di Forum PBB

Indonesia di Forum PBB (foto: dok ist)

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong agenda kependudukan dan pembangunan dunia dalam Sidang, ke-59 Komisi Kependudukan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Commission on Population and Development/CPD) nan berjalan di Markas Besar PBB, New York, pada 13–17 April 2026.

Delegasi Indonesia dipimpin Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bonivasius Prasetya Ichtiarto. Dalam pernyataan nasionalnya, Indonesia menyampaikan telah meluncurkan Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025–2045 nan diperkuat melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) tahap pertama 2025–2029.

Kebijakan tersebut diimplementasikan hingga tingkat wilayah guna memastikan rumor kependudukan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan lintas sektor. Indonesia juga menekankan pentingnya kerja sama multilateral untuk menghadapi tantangan global, termasuk transisi demografi dan meningkatnya jumlah masyarakat lanjut usia.

Selain itu, Indonesia menyoroti pentingnya transformasi digital dan penguatan riset dalam pembangunan kependudukan nan inklusif. Pemanfaatan teknologi diarahkan untuk memperluas akses jasa pendidikan dan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil, sekaligus menyiapkan tenaga kerja menghadapi era kepintaran buatan dan otomasi.

Di bagian tata kelola, pemerintah juga terus mengembangkan Sistem Data Sosial Ekonomi Nasional Terpadu untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Sistem ini memungkinkan identifikasi golongan rentan secara lebih presisi dan perumusan intervensi nan lebih tepat sasaran.