Hizbullah Tolak Kesepakatan Israel-Lebanon, Perdamaian Tinggal Mimpi?

2 minggu yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Harapan meredanya bentrok di Lebanon kembali berada di ujung tanduk setelah golongan Hizbullah secara terbuka menolak rencana gencatan senjata nan dimediasi Amerika Serikat dan telah disepakati oleh pemerintah Lebanon serta Israel. Penolakan tersebut memunculkan keraguan besar mengenai masa depan penghentian pertempuran di Lebanon sekaligus prospek pembicaraan tenteram nan lebih luas di area Timur Tengah.

Pemimpin Hizbullah Naim Qassem pada Kamis (4/6/2026) menyebut proposal tersebut sebagai ancaman langsung terhadap masyarakat Lebanon. Dia menggambarkan rencana itu sebagai "peta jalan untuk memusnahkan sebagian rakyat Lebanon".

Ia menegaskan bahwa Hizbullah hanya bakal menerima penghentian perang secara menyeluruh nan disertai penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Lebanon. Qassem juga memperingatkan bahwa selama desa-desa di Lebanon tetap menjadi sasaran serangan, wilayah utara Israel tidak bakal pernah betul-betul aman.

"Kami menyerukan kepada para pejabat untuk mengakhiri lelucon dan penghinaan nan disebut negosiasi langsung ini," katanya, dilansir The Guardian.

Pernyataan tersebut secara langsung bertentangan dengan kesepakatan nan diumumkan pemerintah Lebanon dan Israel beberapa hari sebelumnya.

Pada Senin malam, kedua pemerintah sepakat menerapkan gencatan senjata guna mengakhiri permusuhan nan berjalan selama beberapa bulan terakhir. Kesepakatan itu mensyaratkan penghentian total serangan oleh Hizbullah nan berkawan dengan Iran serta penarikan seluruh pejuangnya ke utara Sungai Litani.

Namun persoalan utama dalam penerapan kesepakatan itu adalah kebenaran bahwa Hizbullah bukan bagian dari proses negosiasi.

Meski pemerintah Lebanon menjadi pihak nan berkompromi dengan Israel, golongan bersenjata tersebut merupakan pihak nan secara langsung terlibat dalam bentrok melawan Israel. Pemerintah Lebanon diketahui melakukan perundingan tanpa melibatkan Hizbullah sebagai bagian dari upaya mengembalikan kendali negara dan melucuti golongan tersebut.

Penolakan Hizbullah sekarang menimbulkan pertanyaan besar mengenai gimana pemerintah Lebanon dapat menjalankan kesepakatan gencatan senjata jika golongan nan menjadi pihak utama dalam bentrok tidak menyetujuinya.

Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam memperingatkan bahwa pihak nan menghalang alias menolak gencatan senjata kudu bertanggung jawab atas akibat nan timbul.

"Jalur negosiasi nan kami pilih adalah jalan tercepat dan paling sedikit biayanya bagi Lebanon, rakyat Lebanon, wilayah selatan, dan para penduduknya," kata Salam.

Menurutnya, jalur diplomasi tetap menjadi pilihan terbaik bagi Lebanon dibandingkan melanjutkan bentrok bersenjata nan telah menimbulkan korban dan kerusakan besar.

Penolakan Hizbullah juga berpotensi mengguncang pengaturan keamanan nan telah bertindak sejak gencatan senjata 17 April lalu. Dalam kesepakatan tersebut, Washington membatasi ruang mobilitas Israel untuk menyerang Beirut sebagai hadiah atas penghentian serangan Hizbullah ke wilayah Israel utara.

Kini, sikap Hizbullah dinilai sejalan dengan tuntutan nan sebelumnya disampaikan Iran. Beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata terbaru, Teheran menegaskan bahwa Israel kudu mundur ke posisi nan didudukinya sebelum perang pecah.

Komandan Pasukan Quds dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran Esmail Qaani mengatakan support terhadap Hizbullah merupakan tanggungjawab bersama.

"Mendukung perlawanan di Lebanon adalah tanggungjawab kita semua, dan menyingkirkan Israel dari area adalah tujuan nan dapat dicapai oleh umat Muslim," ujarnya.

Dalam unggahan di media sosial domestik Iran, Qaani juga menulis: "Tuntutan minimum perlawanan adalah penarikan rezim perampas itu ke posisi nan didudukinya sebelum dimulainya perang 40 hari."

Sebelumnya Iran telah menyatakan bahwa gencatan senjatanya sendiri dengan AS dan Israel kudu mencakup penghentian pertempuran di Lebanon. Karena itu, belum jelas gimana penolakan Hizbullah terhadap kesepakatan terbaru bakal memengaruhi negosiasi nan sedang berjalan antara Teheran dan Washington.

Kementerian Luar Negeri Iran pada Kamis menegaskan bahwa Lebanon merupakan bagian nan tidak terpisahkan dari setiap kesepakatan tenteram nan sedang dibahas. Menurut kementerian tersebut, Lebanon adalah "bagian integral dari setiap gencatan senjata dan setiap kesepakatan final".

Di lapangan, bentrok tetap berjalan meski kedua pemerintah sebelumnya menyatakan komitmen terhadap gencatan senjata.

Israel melancarkan beberapa serangan udara ke wilayah Nabatieh di Lebanon selatan dan Lembah Bekaa bagian barat nan menewaskan empat orang.

Sementara itu Hizbullah menyatakan telah menargetkan tentara Israel di desa Qantara, Lebanon selatan.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan negaranya bakal terus mempertahankan kebebasan untuk melakukan operasi militer.

Ia mengatakan Israel mempunyai "kebebasan bertindak, dengan support Amerika Serikat, untuk menyerang Beirut sebagai respons terhadap serangan terhadap organisasi dan wilayah Israel". Katz juga menyatakan pasukan Israel bakal tetap berada di Lebanon selatan untuk mempertahankan area penyangga nan menurut Israel diperlukan demi melindungi penduduknya di wilayah utara.

Saat ini Israel menguasai lebih dari 600 kilometer persegi wilayah Lebanon selatan. Selama operasi militer berlangsung, puluhan desa perbatasan telah dihancurkan sehingga ratusan penduduk Lebanon belum dapat kembali ke rumah mereka.

Di tengah ketegangan tersebut, Lebanon dan Israel juga menyetujui pembentukan "zona percontohan". Di wilayah-wilayah tersebut, Angkatan Bersenjata Lebanon bakal mengambil alih kendali penuh tanpa kehadiran golongan bersenjata non-negara.

Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan dirinya mengusulkan agar area percontohan pertama dibentuk di sekitar Beaufort Castle, nan direbut pasukan Israel awal pekan ini.

(luc/luc)

Add