Hasto Ungkap 5 Agenda Strategis PDIP untuk Perkuat Demokrasi RI di Forum Asia

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut kerakyatan Indonesia mengalami kemunduran alias democratic backsliding. Menurutnya, penguatan ketahanan kerakyatan perlu dilakukan melalui sejumlah agenda, mulai dari supremasi hukum, pelembagaan partai politik, hingga penguatan masyarakat sipil.

Hal itu disampaikan Hasto saat menjadi keynote speaker dalam pembukaan CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia sekaligus 9th CALD Party Management Workshop di Karaton Ballroom, Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).

Hasto menyampaikan materi berjudul “Democracy in the Age of Authoritarian Populism: Strategy through Party Institutionalization”.

Forum internasional nan diinisiasi Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) berbareng PDI Perjuangan dan Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia tersebut diikuti puluhan delegasi dari beragam negara.

Dalam pidatonya, Hasto membahas tantangan kerakyatan di tengah menguatnya populisme otoriter di beragam negara. Menurut dia, populisme otoriter dapat menggunakan bahasa dan sentimen kerakyatan untuk memperoleh dukungan, tetapi dalam praktik kekuasaan berpotensi melemahkan lembaga demokrasi, menekan kebebasan pers, dan menjauhkan penegakan norma dari rasa keadilan.

Hasto kemudian menyinggung dinamika kerakyatan Indonesia, khususnya Pemilu 2024.

“Kedaulatan rakyat adalah inti dari jiwa PDI Perjuangan. Apa nan terjadi pada Pemilu 2024 di Indonesia adalah puncak kemenangan bagi populisme otoriter nan dibangun secara bertahap, khususnya sejak periode kedua Jokowi. Norma-norma kerakyatan dilanggar, masyarakat sipil diperlemah, dan kerakyatan mengalami kemunduran (backsliding),” tegas Hasto di hadapan para delegasi, Jumat (4/9).

Mengutip pemikiran Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam kitab How Democracies Die, Hasto mengatakan kemunduran kerakyatan dapat terjadi ketika partai politik kandas menjalankan perannya sebagai penjaga gerbang (gatekeepers) demokrasi. Kondisi tersebut, menurut Hasto, berisiko membikin kekuasaan semakin terkonsentrasi dan tersandera kepentingan oligarki.

“Kita sedih dengan realitas ini, namun ini adalah kritik bagi kita semua untuk memastikan kerakyatan bekerja dan rakyatlah nan berdaulat,” ujarnya.

Lima Agenda Strategis Hasto

Untuk menjawab tantangan tersebut, Hasto menawarkan lima agenda strategis nan disebutnya berangkat dari pengalaman empiris pelembagaan PDI Perjuangan.

Pertama, Strategi Seluruh Lapisan Masyarakat (Whole-of-Society Strategy). Strategi ini menempatkan partisipasi penduduk negara nan bebas dan kondusif sebagai fondasi demokrasi. Lembaga negara, menurut Hasto, juga perlu bekerja secara netral dan akuntabel serta mencegah pemusatan kekuasaan, korupsi, disinformasi, dan personalisasi kekuasaan pada figur tertentu.

Kedua, Supremasi Hukum (Rule of Law). Hasto menekankan pentingnya kepastian dan supremasi norma untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan ketidakadilan, sekaligus mengatasi persoalan politik berbiaya tinggi.

Ketiga, Pelembagaan Partai Politik secara Substansial. Menurut Hasto, partai politik perlu membangun lembaga internal nan demokratis, kaderisasi berjenjang melalui Sekolah Partai, politik berbasis kebijakan (policy-based politics), integritas finansial, serta sistem suksesi kepemimpinan nan terukur.

Keempat, Fasilitasi Pemikiran Kritis dan Penguatan Masyarakat Sipil. Hasto menyebut kerakyatan memerlukan kebebasan beranggapan dan ruang publik nan sehat. Karena itu, partai politik juga perlu membangun solidaritas dan hubungan nan kuat dengan aktivitas masyarakat sipil (civil society).

Kelima, Demokrasi di Sektor Politik dan Ekonomi. Hasto mengatakan kerakyatan tidak boleh berakhir pada prosedur politik dan pemilu. Demokratisasi juga perlu diwujudkan dalam tata kelola ekonomi nan inklusif dengan orientasi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pada bagian akhir pidatonya, Hasto menayangkan video mengenai pendapat Teori Pelembagaan Partai Pelopor (Avant-Garde Party Institutionalization).

Konsep tersebut menekankan pentingnya pelembagaan secara sistemik agar partai politik mempunyai organisasi nan stabil, terprediksi, berakar pada ideologi, serta bisa memperkuat melampaui ketergantungan terhadap figur individu.

Menurut Hasto, pelembagaan partai menjadi salah satu tembok menghadapi kecenderungan politik nan semakin berpusat pada figur. Pelembagaan tersebut juga disebutnya sebagai jalan untuk mengembalikan partai kepada kegunaan utamanya sebagai instrumen kedaulatan rakyat.

“Di dalam forum CALD ini, kita berdiri teguh pada angan bahwa rakyat biasa dapat mengelola pemerintahannya sendiri, perbedaan diselesaikan tanpa kekerasan, dan keadilan berdiri tegak di atas kekuasaan. Bersama FNF dan CALD, mari kita bangun kerakyatan nan semakin matang dan sehat,” pungkas Hasto.

Pembukaan konvensi dipandu Angelina Dewi dan diawali sambutan panitia pelaksana lokal sekaligus politisi muda PDI Perjuangan, Cintya Amanda Labetta Arie Seno. Peserta juga menyaksikan pesan video dari Chairperson CALD Florencio “Butch” Abad serta sambutan Direktur Regional FNF Asia Moritz Kleine-Brockhoff.

Sejumlah politisi muda PDI Perjuangan turut hadir, di antaranya Hanjaya Setiawan, Mohamad Guntur Romli, Trini Puspa, dan Rahma Nur Agnitya Charliyan. Hadir pula jejeran DPD PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta serta sejumlah kepala wilayah dari PDI Perjuangan di wilayah Yogyakarta, termasuk Hasto Wardoyo dan Endah Subekti Kuntariningsih.