Hasto PDIP Prihatin Korupsi Terjadi di Program MBG: Harusnya Bisa Dicegah

Jakarta -

Sekien PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya prihatin atas kasus korupsi nan terjadi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasto mengatakan korupsi tersebut harusnya bisa dicegah sejak awal.

"Kalau sekiranya mendengarkan aspirasi dari suara-suara kritis perihal itu sebenarnya bisa dicegah sejak awal," kata Hasto usai pemutaran movie oleh Kulturnesia untuk peringati bulan Bung Karno, di Metropole XXI, Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Hasto menilai sudah banyak bunyi kritis dari masyarakat soal kejanggalan dalam program MBG ini. Dia mengatakan PDIP prihatin atas kasus korupsi nan terjadi pada program unggulan pemerintah.

"Jadi kami sangat-sangat prihatin dan kami memberikan support terhadap seluruh upaya penegakan hukum," sebutnya.

Hasto menyinggung posisi PDIP nan sejak awal sudah memberikan petunjuk kepada kadernya saat memandang ada nan janggal dalam program tersebut. Para kader PDIP, kata Hasto, sudah diminta tidak terlibat dalam komersialisasi program untuk masyarakat.

"Maka dari PDI Perjuangan sejak awal ketika memandang ada nan tidak beres di situ, kami mengeluarkan petunjuk larangan bagi seluruh personil kader PDI Perjuangan untuk terlibat di dalam beragam komersialisasi dari program nan untuk rakyat," ucapnya.

3 Mantan Pimpinan BGN Jadi Tersangka

Kejagung diketahui telah menetapkan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Ketiganya diduga melakukan intervensi dalam proses verifikasi portal mitra BGN agar yayasan-yayasan milik mereka tetap lolos meskipun tak layak.

Tak hanya mengintervensi, ketiganya juga diduga terafiliasi dengan sejumlah SPPG. Dari hubungan ketiga tersangka tersebut, sejumlah yayasan SPPG mendapatkan duit miliaran rupiah setiap hari.

Selain modus afiliasi, Kejagung mengungkap Dadan cs melakukan markup pada anggaran mengenai program MBG. Penggelembungan anggaran itu apalagi dilakukan pada peralatan dan jasa nan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pengadaan nan di-markup adalah motor listrik berjumlah 21.801 unit. Selain motor listrik, penggelembungan nilai juga dilakukan di pengadaan 32 ribu pasang sepatu di BGN. Nilai anggarannya mencapai Rp 1 triliun.

(ial/ygs)