Harta Karun Baru Muncul dari Laut RI, Trenggono Langsung Gerak Cepat

Jakarta, CNBC Indonesia - Potensi serapan karbon biru dari sektor kelautan dan perikanan Indonesia diperkirakan mendekati 10 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Angka ini berasal dari ekosistem mangrove dan lamun nan berada dalam kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sekaligus menjadi kesempatan besar dalam pengembangan bursa karbon berbasis laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, potensi tersebut menunjukkan besarnya peran sektor kelautan dalam upaya mitigasi perubahan suasana sekaligus pembuatan nilai ekonomi karbon.

"Potensi aset karbon biru kita sangat besar. Total luas potensi karbon biru dari mangrove nan ada di kewenangan Kementerian Kelautan Perikanan mencapai 997.733 hektare luasnya, dan diproyeksikan bisa menyerap karbon hingga 6,3 juta ton CO2 ekuivalen per tahun," kata Trenggono dalam rapat kerja berbareng Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Selain mangrove, ekosistem lamun disebutnya juga menyumbang serapan karbon nan cukup besar.

"Sementara itu, potensi karbon dari ekosistem lamun nan luasnya mencapai 860.156 hektare, sehingga total potensi serapan karbon biru di Indonesia sebesar 3,7 juta ton CO2 ekuivalen per tahun," lanjutnya.

Jika digabungkan, total serapan karbon biru dari sektor kelautan dan perikanan nyaris mencapai 10 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Sejalan dengan potensi tersebut, KKP tengah menyiapkan penerapan nilai ekonomi karbon unik di sektor kelautan dan perikanan, termasuk sistem perdagangan karbon alias bursa karbon berbasis karbon biru.

"Sesuai dengan agenda rapat, pada kesempatan ini kami sampaikan kesiapan penerapan nilai ekonomi karbon pada sektor kelautan dan perikanan," kata dia.

Trenggono menjelaskan, ada tiga pilar utama dalam pengembangan bursa karbon di sektor kelautan dan perikanan. Pertama, adalah penguatan izin sebagai turunan dari kebijakan nasional.

"Di mana KKP saat ini tengah melakukan penyusunan izin teknis sebagai tindak lanjut dari PP 110 tahun 2025," ungkapnya.

Pilar kedua adalah penguatan info dan informasi, termasuk pendataan luas ekosistem dan kalkulasi serapan karbon. "Penentuan baseline emisi hingga kalkulasi potensi serapan CO2 nan akurat," sambung dia.

Sementara pilar ketiga adalah penerapan proyek nyata di lapangan. "Pipeline project sebagai penerapan nyata di lapangan, melalui pilot project restorasi karbon biru dan program pengurangan emisi pada sektor perikanan," jelas Trenggono.

Dalam pelaksanaannya, perdagangan karbon biru mempunyai karakter unik dibanding sektor darat, terutama lantaran melibatkan ruang laut.

"Mekanisme penyelenggaraan perdagangan karbon... diperlukan integrasi antara kepastian teknorial berupa pemanfaatan ruang laut alias KKPRL, sistem registri unit karbon, dan pengawasan ketat untuk menjaga sasaran kontribusi nasional," terangnya.

"Penggunaan ruang laut menjadi karakter pembeda utama antara karbon biru dengan sektor darat," imbuh Trenggono.

Ia menegaskan, setiap proyek karbon biru wajib mempunyai izin pemanfaatan ruang laut sebagai dasar legalitas. "Setiap tindakan mitigasi karbon wajib mempunyai persetujuan kesesuaian aktivitas pemanfaatan ruang laut, sebagai prasyarat utama legalitas letak proyek," tegasnya.

Untuk menjaga transparansi, KKP juga menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dalam sistem registrasi karbon.

"Setiap dokumen, rancangan tindakan perubahan suasana dicatatkan untuk menjamin kedaulatan info karbon biru Indonesia dan mencegah klaim ganda," ucapnya.

Lebih lanjut, Trenggono memastikan prosedur perdagangan karbon biru telah disusun dengan mempertimbangkan akibat ekonomi bagi negara dan masyarakat pesisir.

"KKP telah menyusun prosedur perdagangan karbon biru sesuai Perpres nomor 110 tahun 2025. Seluruh prosedur nan disusun tersebut telah mempertimbangkan impact dan nilai ekonomi karbon nan bakal memberikan kontribusi nyata bagi negara, dan masyarakat pesisir secara optimal dan berkelanjutan," kata Trenggono.

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo menargetkan pasar karbon Indonesia mulai melangkah pada Juli 2026 dengan nilai transaksi nan berpotensi menembus miliaran dolar AS.

"Saya bisa laporkan pemerintah menentukan akhir bulan Juni market operasional, Juli kita berambisi perdagangan cukup besar bisa miliar dolar ini tembusan luar biasa dan semua menteri-menteri di kabinet merah putih punya misi nan sama kudu berhasil," ujar Hashim dalam ESG Sustainability Forum 2026 CNBC Indonesia, Selasa (3/2/2026).

Ia juga menegaskan, pasar karbon Indonesia bakal mengandalkan solusi berbasis alam seperti mangrove dan lamun nan sekarang diminati pelaku global.

"Saya bisa kita sebut pelaku karbon internasional tertarik. Mereka nggak tertarik base on industri, pabrik kimia, semen, PLTU.. mereka lebih tertarik nature base solution, kita gaboleh over estimate menurut pelaku internasional semua nan diinginkan bumi inter tercantum tertera di PP 110/2025," tegasnya.

(wur) [Gambas:Video CNBC]