Haris Rusly Moti Sebut Ada 'Kekuatan' Ingin Daur Ulang Kerusuhan di 27 Agustus

Rencana tindakan unjuk rasa pada Kamis, 27 Agustus 2026, nan menyuarakan tuntutan pemberantasan korupsi dan penyitaan aset koruptor dinilai rawan ditunggangi pihak tertentu. Muncul peringatan adanya manuver "kekuatan senyap" nan berupaya mendaur ulang kejadian kerusuhan Agustus 2025 demi menciptakan instabilitas sosial dan mendelegitimasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai substansi tuntutan massa mengenai penegakan norma dan pemberantasan korupsi sebenarnya sejalan dengan arah kebijakan pemerintah saat ini. Menurutnya, Presiden Prabowo telah mengambil langkah nyata, mulai dari penindakan tegas kasus korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG), pembenahan tata kelolanya, hingga penyitaan aset oligarki tambang, hutan, dan lahan.

Namun, dia menyoroti pemilihan momentum tanggal 27 Agustus nan dinilai kental nuansa provokasi.

“Ada indikasi fatamorgana politik pada segelintir kekuatan senyap nan melancarkan kampanye kekacauan sosial menumpangi aktivitas massa. Mereka mau menciptakan krisis kepercayaan dan delegitimasi terhadap kebijakan progresif dan populis Presiden Prabowo,” ujar Haris dalam keterangannya, Rabu (26/8).

Dugaan Menunggangi Momentum Ojol

Mantan Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran ini menduga ada pihak nan sengaja memanfaatkan momentum satu tahun wafatnya pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan—yang meninggal saat prahara kerusuhan Agustus 2025 lalu—untuk memicu pembangkangan sosial.

Meski demikian, Haris meyakini organisasi pengemudi ojol tidak bakal mudah terprovokasi. Ia menegaskan bahwa aspirasi pengemudi ojol telah didengar dan diakomodasi oleh pemerintah maupun parlemen.

“Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tercatat beberapa kali menerima dan mendengar langsung aspirasi dari delegasi organisasi driver ojol,” imbuh aktivis 98 UGM tersebut.

Waspada Taktik Information Laundering

Selain provokasi di lapangan, Haris mengingatkan publik atas penggunaan strategi information laundering (pencucian informasi) menjelang tindakan 27 Agustus. Taktik ini dijalankan dengan mengorkestrasi buletin tiruan alias disinformasi di media sosial secara masif, lampau disusupkan ke media arus utama (mainstream) agar tampak kredibel.

Menurutnya, pencucian disinformasi tersebut merupakan bagian dari perang psikologis dan kampanye destabilisasi untuk meruntuhkan kepercayaan publik serta pasar terhadap pemerintah.

“Namun kampanye destabilisasi tersebut seumpama pungguk merindukan bulan. Obsesi sejumlah pihak nan memproyeksikan rupiah runtuh hingga Rp 25.000 per dolar AS tidak terbukti, justru rupiah dan IHSG perlahan mengalami penguatan,” paparnya.

Haris menegaskan bahwa kritik dan aktivitas sosial masyarakat sejatinya adalah mitra kritis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik. Namun, ruang kerakyatan tersebut tidak semestinya disalahgunakan oleh golongan kepentingan untuk memicu kekacauan.