Hari Media Sosial dan Harga Sebuah Kepanikan

Pagi 10 Juni, banyak orang belum betul-betul bangun ketika layar ponsel sudah lebih dulu menyalakan kecemasan. Harga Pertamax naik. Sehari sebelumnya, BI Rate naik menjadi 5,50%. Beberapa hari sebelumnya, nilai tukar rupiah menyentuh titik terlemahnya. Di grup keluarga, pertanyaan nan muncul bukan lagi soal liburan alias pekerjaan, melainkan “Apakah ekonomi kita tetap aman?” Di media sosial, orang lain menulis, “Ekonomi makin gawat.” Saat ini, kekhawatiran tidak hanya tinggal di pikiran, tetapi juga disalin, ditempel, diberi tanda seru, lampau disebar, sehingga menjadi suasana jiwa kolektif.

Di sinilah terjadi paradoks Hari Media Sosial Indonesia nan dirayakan setiap 10 Juni. Media sosial awalnya adalah ruang berbagi, jejaring usaha, dan pendemokrasian informasi. Namun, saat kondisi ekonomi sedang sensitif, media sosial dapat berubah menjadi pasar gambaran tempat ekspektasi publik diperdagangkan. Sebuah potongan info tanpa konteks bisa membikin orang merasa bahwa krisis sudah di depan pintu.

Stabilitas ekonomi hari ini tidak hanya ditentukan oleh suku bunga, persediaan devisa, alias neraca perdagangan, tetapi juga oleh kualitas percakapan publik. Di era digital, ekspektasi adalah prasarana ekonomi. Percakapan publik nan rusak membikin kepercayaan menjadi mahal.

Data memang menunjukkan tekanan pada ekonomi Indonesia. Tekanan itu datang dari tiga arah. Dari sisi nilai tukar, rupiah sempat menyentuh sekitar Rp18.190 per dolar AS. Dari sisi pasar keuangan, IHSG sempat jatuh ke level 5.342,14 pada 8 Juni sebelum rebound. Dari sisi biaya hidup, nilai Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Di belakangnya, persediaan devisa Mei 2026 turun menjadi 144,9 miliar dolar AS.

Rupiah nan melemah dapat menambah tekanan nilai peralatan impor. Suku kembang nan naik dapat membikin biaya angsuran lebih mahal. IHSG nan turun dapat menggerus sentimen penanammodal dan memengaruhi persepsi pelaku usaha. Kenaikan nilai BBM nonsubsidi ikut mengirim pesan psikologis bahwa biaya hidup bakal naik. Namun, ada kontra-argumen nan perlu disampaikan. Pelemahan rupiah tidak berfaedah krisis. Penurunan persediaan devisa tidak berfaedah ekonomi jebol. Kenaikan suku kembang bukan berfaedah aktivitas ekonomi berhenti. Dalam ekonomi terbuka, gejolak global, bentrok geopolitik, arah suku kembang negara maju, nilai energi, dan persepsi penanammodal dapat menekan banyak negara sekaligus. Indonesia tidak hidup di ruang hampa.

Masalahnya, media sosial sering memotong kompleksitas menjadi satu kalimat paling dramatis. “Rupiah ambruk.” “IHSG hancur.” “Harga naik semua.” Kalimat seperti itu mudah viral lantaran memberi rasa tahu lebih dulu. Padahal ekonomi tidak bekerja sesederhana sebuah unggahan. Pasar bereaksi pada info dan pada langkah info diceritakan. Ketika kekhawatiran dikemas sebagai kepastian, publik terdorong mengambil keputusan nan bakal memperbesar tekanan: membeli dolar secara panik, menunda shopping produktif, menarik investasi tanpa kalkulasi, alias menyimpulkan bahwa kebijakan moneter dan fiskal tidak cukup meyakinkan pasar.

Konsekuensinya serius. Kepanikan digital bisa menciptakan biaya ekonomi nyata. UMKM menahan ekspansi lantaran membaca kondisi nan tidak kondusif. Rumah tangga menunda konsumsi. Investor ritel menjual saham lantaran kepanikan orang lain. Masyarakat nan tidak punya dolar dan saham tetap ikut menanggung hasilnya melalui rasa tidak aman.

Bagi pemilik warung kopi, berita rupiah melemah mungkin tidak berakibat langsung. Namun saat nilai bahan baku naik, ongkos kirim ikut bergerak, dan pengguna mulai menahan belanja—angka makro itu pelan-pelan masuk ke warungnya.

Dalam konteks inilah kebijakan Bank Indonesia perlu dibaca secara proporsional. Kenaikan BI Rate adalah rem kebijakan ketika jalan ekonomi tidak rata. Intervensi pasar valas, penguatan operasi moneter, pengelolaan imbal hasil instrumen rupiah, serta komunikasi kepada penanammodal adalah bagian dari upaya menjaga agar gejolak tidak berubah menjadi krisis kepercayaan. Namun, bank sentral tidak bisa bekerja sendirian. Stabilitas moneter memerlukan disiplin fiskal, kebijakan daya nan kredibel, pasokan pangan nan terjaga, dan komunikasi publik nan tidak membiarkan rumor berlari lebih sigap daripada fakta.

Solusinya bukan meminta masyarakat berakhir mengkritik. Kritik diperlukan agar kebijakan tidak melangkah dalam ruang steril. nan perlu dibangun adalah literasi ekspektasi. Pemerintah, BI, media, akademisi, influencer, dan pelaku pasar perlu memperlakukan komunikasi sebagai bagian dari kebijakan. Kita memerlukan semacam protokol komunikasi: sigap ketika rumor muncul, bening saat info keluar, dan konsisten menjelaskan akibat tanpa memperbesar ketakutan.

Setiap info sensitif perlu disertai konteks: apa penyebabnya, gimana kondisi negara lain, dan risikonya sejauh mana. Selanjutnya otoritas perlu lebih sigap mengisi ruang kosong informasi. Ruang kosong nyaris selalu diisi spekulasi. Media dan pembuat konten perlu membedakan antara peringatan dan provokasi. nan terpenting, publik perlu membangun kebiasaan seperti membaca sebelum membagikan, mengecek sebelum menyimpulkan, dan bertanya sebelum panik.

Hari Media Sosial Indonesia menjadi pengingat bahwa jempol kita ikut membentuk suasana ekonomi. Di masa genting, sebuah unggahan bisa menjadi bensin untuk api kepanikan alias memberi air bagi tunas kepercayaan.

Pada akhirnya, pertanyaan nan perlu kita jawab bukanlah "Apakah kita boleh cemas memandang rupiah melemah, IHSG turun, persediaan devisa menyusut, kenaikan suku bunga, alias nilai Pertamax nan meningkat?" Kekhawatiran tersebut adalah perihal manusiawi. Terdapat pertanyaan nan lebih penting: Ketika ekonomi memerlukan ketenangan untuk pulih, apakah kita bakal membantu arah kompas kepercayaan, alias justru ikut memperbesar gelombang kepanikan?