Harga Telur di Tingkat Peternak Anjlok, Ternyata Ini Biang Keroknya

Jakarta -

Peternak ayam mendatangi Kementerian Pertanian (Kementan) imbas nilai telur di tingkat peternak ambruk hingga menyentuh level Rp 22.500/kilogram (kg). Padahal nilai referensi pembelian (HAP) di tingkat produsen/peternak mencapai Rp 26.500/kg.

Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Herry Dermawan menambahkan nilai telur di tingkat peternak nan ambruk tak lepas dari permainan middleman alias tengkulak. Selain itu, para middleman ini memanfaatkan peternak nan menjual telur dengan nilai murah lantaran stok nan melimpah.

"Jadi nilai ini, nilai nan sekarang ini bukan nilai asli. Ada middleman. Bisa dari peternak butuh duit dijual semurahnya. Jadi memang nilai telur, juga ayam itu sangat sensitif terhadap isu," ujar Herry usai melakukan rapat berbareng Kementan di instansi Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026).

Herry telah meminta support kepada pemerintah untuk menindak para middleman nan berani mempermainkan harga. Sebab, nilai telur di tingkat peternak ini tidak wajar.

"Kita juga minta support Satgas Pangan agar nggak mempermainkan harga. Ini nilai nggak wajar. Kalian tahu tadi nilai berapa dibilang? Rp 21.000, kalian beli telur berapa? Rp 29.000-Rp 30.000 per kg, siapa nan menikmati Rp 8.000 itu? Itu nan saya bilang, nilai sekarang ini bukan nilai asli," imbuh Herry.

Kondisi inilah nan membikin peternak merugi. Padahal biaya produksi peternak telur berkisar Rp 24.000/kilogram.

"Biaya produksi sekarang Rp24.000. (Rugi ya?) Lah he-eh (iya), makanya saya sampai ke sini kita," terangnya.

Penyebab Anjlok

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda mengatakan aspek utama penurunan nilai di tingkat peternak ini lantaran tingginya suplai telur.

Pada 2026, produksi telur nasional diproyeksikan mencapai 7,3 juta ton. Sementara kebutuhan nasional sekitar 6 juta.

"Sehingga tetap ada surplus kurang lebih secara nasional itu sekitar 800 ribu ton surplus alias kurang lebih sekitar 13% dari kebutuhan nasional," ujar Agung.

Ia menilai surplus telur di level 13% bukan suatu masalah sebenarnya dan bisa dikendalikan. Namun, pihaknya juga menemukan adanya kejadian peran nilai di lapangan.

Menurut Agung, ada sebagian peternak nan banting nilai dengan menjual telur nilai rendah. Hal ini disebabkan lantaran telur merupakan komoditas nan terus diproduksi setiap hari sehingga stoknya terus bertambah.

"Harga ini dibentuk oleh sistem pasar. Artinya 98% peternak, petelurnya rakyat dan di situlah letak dari nilai itu terbentuk. Jadi jika ada peternak nan mau jual Rp 19.000 dan ada nan jual Rp23.000, tentu Rp 19.000 nan dipilih oleh middleman. Padahal dijualnya di nilai konsumennya relatif tidak turun juga," jelas Agung.

Adapun nilai rata-rata nasional telur di tingkat peternak Rp 24.500/kg. Harga telur di tingkat peternak nan ambruk terjadi di wilayah sentra produksi, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Melalui konsolidasi dengan asosiasi peternak dan koperasi, dia meminta nilai telur di tingkat peternak sesuai dengan HAP nan ditetapkan pemerintah, ialah Rp 26.500/kilogram.

"Nah oleh lantaran itu maka tadi sudah disepakati juga oleh teman-teman asosiasi teman-teman koperasi dan pelaku untuk bersama-sama menjaga agar nilai ini menuju pada nilai referensi di tingkat produsen alias on-farm sesuai dengan nilai nan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Bapanas ialah di nomor 26.500 per kilogram," tambah Agung.

Minta Menu Telur di MBG Ditambah

Ia pun meminta agar menu telur dalam program makan bergizi cuma-cuma (MBG) ditambah. Tak hanya itu, pembelian telur juga diminta mengikuti nilai nan telah ditetapkan.

"Kita tentu mendorong agar program makan bergizi cuma-cuma juga bisa meningkatkan menu telur per minggunya. Juga kita meminta agar nilai beli telur ini juga mengikuti nilai nan ditetapkan oleh Peraturan Bapanas," tutur Agung.

Selain mendorong penyerapan telur dalam MBG, dia juga memberikan akomodasi pengedaran dari wilayah surplus telur ke wilayah defisit. Agung menerangkan di saat nilai telur di tingkat peternak ambruk di Jawa, sementara di wilayah Papua dan Maluku tetap mengalami nilai tinggi.

"Kita tetap punya Pulau Papua nan tetap di bawah 0,4% produksinya, Maluku juga sama. Oleh lantaran itu salah satu upaya kita untuk stabilisasi nilai ini adalah gimana memfasilitasi pengedaran dari wilayah produsen ke wilayah nan tetap defisit alias wilayah surplus ke wilayah defisit," jelas Agung.

(rea/hns)