Harga Pertamax Naik, Pertamina Diminta Jaga Ketersediaan Pertalite dan Biosolar

Ilustrasi(MI/AGUNG WIBOWO)

KETUA Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI), Wayan Ardi Adnyana, menilai bahwa penyesuaian nilai BBM nonsubsidi seperti Pertamax merupakan akibat nan tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik dunia nan tengah berlangsung. Ketegangan di area Timur Tengah dan gangguan terhadap jalur pengedaran daya bumi telah memberikan tekanan terhadap nilai minyak mentah internasional nan kemudian berpengaruh pada beragam negara, termasuk Indonesia.

Menurut Ardi, masyarakat perlu memahami bahwa kenaikan nilai Pertamax tidak semata-mata disebabkan oleh aspek domestik, melainkan merupakan akibat dari kondisi pasar daya dunia nan sedang bergejolak. Oleh lantaran itu, seluruh komponen bangsa perlu menyikapi situasi ini secara bijak dan proporsional.

“Dalam situasi geopolitik dunia nan tidak menentu, pemerintah dan Pertamina menghadapi tantangan besar untuk menjaga stabilitas daya nasional. Masyarakat perlu memandang persoalan ini secara utuh dan tidak terjebak pada narasi nan menyederhanakan persoalan,” kata Ardi, melalui keterangannya, Jumat (12/6).

Ardi meminta PT Pertamina dan pemerintah untuk memastikan kesiapan BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Biosolar, tetap kondusif dan mudah diakses oleh masyarakat. Menurutnya, kedua jenis BBM tersebut merupakan kebutuhan utama masyarakat kelas menengah ke bawah, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan sektor produktif lainnya.

“Kami meminta Pertamina untuk menjaga kesiapan stok Pertalite dan Biosolar di seluruh wilayah Indonesia. Jangan sampai penyesuaian nilai BBM non subsidi diikuti dengan kelangkaan BBM nan menjadi kebutuhan masyarakat luas. Stabilitas pasokan daya kudu menjadi prioritas,” ujarnya.

Ardi juga membujuk masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh beragam info nan dapat memicu kepanikan alias memperkeruh situasi. Menurutnya, kondisi dunia saat ini rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun sentimen negatif nan dapat mengganggu stabilitas nasional.

“Kita tidak boleh mudah terprovokasi oleh narasi nan berupaya memecah belah masyarakat alias menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Kritik dan pengawasan publik tentu penting, tetapi kudu dilakukan secara konstruktif, berasas info dan fakta, serta tetap mengedepankan kepentingan nasional,” ujar Ardi.

KMHDI menilai bahwa momentum ini kudu menjadi pengingat bagi bangsa Indonesia untuk semakin memperkuat ketahanan daya nasional melalui diversifikasi sumber energi, penguatan produksi daya dalam negeri, serta pengembangan daya terbarukan agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak geopolitik dan perubahan nilai daya dunia di masa mendatang.

“Semangat gotong royong antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan dunia nan semakin kompleks. Dengan persatuan dan kesadaran bersama, Indonesia bakal bisa melewati situasi ini dengan baik,” tutup Ardi. (H-2)