DBH Dipotong Rp 15 T, Pramono Pastikan Kesehatan-Pendidikan Tak Terdampak

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya tidak bakal memangkas anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, serta Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pernyataan ini disampaikan di tengah terjadinya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat nan mencapai Rp 15 triliun.

Pramono memastikan tiga sektor krusial tersebut menjadi skala prioritas nan tidak boleh diganggu gugat meskipun finansial wilayah terdampak signifikan akibat pemangkasan DBH.

"Ketika DBH pada waktu itu dipotong, ada tiga nan tidak boleh berubah: pertama nan berangkaian dengan pendidikan, kedua nan berangkaian dengan kesehatan, dan ketiga nan berangkaian dengan TKD-nya ASN," ujar Pramono saat memberikan sambutan dalam pertemuan berbareng DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/7).

Secara khusus, Pramono membeberkan alasannya mempertahankan nilai TKD ASN agar tidak dipangkas. Ia tidak mau akibat ekonomi memicu persoalan psikologis dan sosial di kalangan pegawai Pemprov DKI Jakarta seperti pada masa pandemi COVID-19.

"Saya tidak mau TKD ASN itu dipotong. Karena pengalaman COVID nan lalu, terus terang sampai ada nan bunuh diri di Jakarta. Peristiwa itu saya tidak mau terulang kembali lantaran tidak semua orang sudah mendapatkan kesempatan seperti kita semua," tegasnya.

Manfaatkan Skema Creative Financing

Guna menutup celah anggaran pascapemangkasan DBH tanpa mengurangi alokasi pelayanan dasar, Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan skema pembiayaan imajinatif (creative financing) dan transparansi perizinan melalui Koefisien Luas Bangunan (KLB) sesuai patokan nan berlaku.

Lewat skema non-APBD tersebut, Pemprov DKI tetap bisa melanjutkan pembangunan prasarana publik seperti pedestrian Dukuh Atas, penataan Bundaran HI, hingga akomodasi di Taman Semanggi.

Dengan pengalihan pembiayaan proyek bentuk ke pihak ketiga alias biaya tanggungjawab pengembang, struktur APBD DKI Jakarta dapat difokuskan sepenuhnya untuk membiayai program support sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga penggratisan sekolah swasta.

"Kenapa creative financing dengan KLB dan macam-macam tadi kami lakukan, agar APBD-nya konsentrasi kita gunakan secara maksimal. Untuk KJP dan KJMU, betul-betul saya minta tidak boleh dikurangi, apalagi ditambah," pungkas Pramono.