Hadiri Forum CALD, Hasto hingga Andi Widjajanto Bahas Tantangan Demokrasi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri forum CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia sekaligus 9th CALD Party Management Workshop di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat (4/9). Dalam forum itu membahas sejumlah isu, salah satunya demokrasi.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keynote address berjudul “Democracy in the Age of Authoritarian Populism: Strategy through Party Institutionalization” menyoroti dinamika kerakyatan Indonesia, khususnya Pemilu 2024.

“Kedaulatan rakyat adalah inti dari jiwa PDI Perjuangan. Apa nan terjadi pada Pemilu 2024 di Indonesia adalah puncak kemenangan bagi populisme otoriter nan dibangun secara bertahap, khususnya sejak periode kedua Jokowi. Norma-norma kerakyatan dilanggar, masyarakat sipil diperlemah, dan kerakyatan mengalami kemunduran (backsliding),” tegas Hasto di hadapan para delegasi.

Hasto mengatakan kemunduran kerakyatan dapat terjadi ketika partai politik kandas menjalankan perannya sebagai penjaga gerbang (gatekeepers) demokrasi. Ia kemudian menawarkan lima agenda strategis, ialah strategi seluruh lapisan masyarakat, supremasi hukum, pelembagaan partai politik secara substansial, penguatan masyarakat sipil, serta kerakyatan di sektor politik dan ekonomi.

Menurut Hasto, pelembagaan partai krusial untuk menghadapi politik nan semakin berpusat pada figur sekaligus mengembalikan partai kepada kegunaan utamanya sebagai instrumen kedaulatan rakyat.

“Di dalam forum CALD ini, kita berdiri teguh pada angan bahwa rakyat biasa dapat mengelola pemerintahannya sendiri, perbedaan diselesaikan tanpa kekerasan, dan keadilan berdiri tegak di atas kekuasaan. Bersama FNF dan CALD, mari kita bangun kerakyatan nan semakin matang dan sehat,” pungkas Hasto.

Sekutu Baru Demokrasi

Kepala Badan Riset PDI Perjuangan sekaligus Senior Advisor LAB 45 Andi Widjajanto menilai Indonesia menempuh jalur berbeda dalam kejadian kemunduran demokrasi. Menurutnya, pelemahan kerakyatan tidak dilakukan melalui kudeta alias perebutan kekuasaan secara paksa, melainkan melalui instrumen norma umum alias autocratic legalism.

"Lihat jalur Indonesia: Lembaga anti-korupsi (KPK) dilemahkan lewat revisi UU pada 2019, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pencalonan 2023 dengan prosedurnya sendiri, dan UU Militer direvisi pada 2025 melalui legislasi normal. Pemilu tetap tepat waktu, partisipasi penduduk tinggi, dan pers bebas terbit. Tidak ada kekuasaan nan direbut secara paksa, everything was legalized. Hukum tidak lagi menjadi pembatas, melainkan perangkat kekuasaan," tegas Andi di hadapan perwakilan partai politik dari beragam negara Asia.

Andi menyebut dua "sekutu baru" kerakyatan Indonesia, ialah pasar dunia dan kejadian "Swasembada Meme & Kecerdasan Buatan (AI)". Ia juga menilai wanita dan generasi muda menjadi kekuatan krusial dalam menjaga resiliensi demokrasi.

"Demokrasi tidak bisa diselamatkan dari luar. Sumber kekuatan utama untuk mengkonsolidasikan resiliensi kerakyatan kita dari dalam terletak pada dua golongan utama, ialah Perempuan dan Generasi Muda alias Youth," pungkas Andi.

Demokrasi Global dalam Tekanan

Dalam kesempatan nan sama, Direktur Regional Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia Moritz Kleine-Brockhoff turut mengingatkan tekanan terhadap kerakyatan di beragam negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan sejumlah negara Asia.

“Ketika saya tumbuh besar di Jerman, runtuhnya Tembok Berlin dan berakhirnya Perang Dingin adalah masa kejayaan demokrasi. Namun hari ini, kerakyatan berada dalam tekanan di banyak tempat,” ujar Moritz.

Ia juga menyoroti persoalan kerakyatan di Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam, hingga Indonesia.

“Di Indonesia sendiri, kita menyaksikan kemunduran kerakyatan nan mengkhawatirkan. Pendiri yayasan kami, Friedrich Naumann, pernah menyatakan bahwa ‘Demokrasi memerlukan orang-orang nan demokratis’ (Democracies need Democrats). Maka, terserah kepada kita para demokrat untuk merespons perihal ini,” katanya.

Forum CALD tersebut diselenggarakan pada 3–7 September 2026 dan diikuti puluhan delegasi mancanegara nan terdiri atas ketua partai politik, personil parlemen, akademisi, serta tokoh masyarakat sipil dari beragam negara.