Gus Yahya Sampaikan LPJ PBNU: Politik NU Harus Kebangsaan, Bukan Kekuasaan

Sedang Trending 50 menit yang lalu
Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) di Ponpes Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, Jumat (28/8/2026). Foto: Zamachsyari/kumparan

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menegaskan, politik kelembagaan NU kudu dibedakan dari pilihan politik individual penduduk NU.

Menurutnya, NU perlu tetap berasosiasi dengan politik, tetapi tidak boleh menjadikannya sebagai jalan untuk mengejar kekuasaan.

Gus Yahya mengatakan, penduduk NU sebagai penduduk negara mempunyai kewenangan politik, termasuk memilih, dipilih, dan menduduki kedudukan publik. Namun, pilihan politik tersebut tidak boleh disamakan dengan sikap politik kelembagaan NU.

"Selanjutnya mengenai agenda reposisi Nahdlatul Ulama dalam politik dan kekuasaan. Warga NU adalah penduduk negara, mereka punya kewenangan pilih, mereka berkuasa memilih dan dipilih, berkuasa menjadi pejabat ini itu dan sebagainya. Tetapi kudu dibedakan antara politik pribadi penduduk dengan politik kelembagaan dari jam'iyyah Nahdlatul Ulama," kata Gus Yahya saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan PBNU periode 2021-2026 dalam Sidang Pleno II Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Jumat (28/8).

Menurutnya, NU tetap perlu mempunyai hubungan dengan politik lantaran kebijakan politik berakibat langsung terhadap kehidupan masyarakat.

"Jam'iyyah ini jelas kudu berasosiasi dengan politik lantaran kita punya kepedulian kepada nasib orang banyak, ialah sekurang-kurangnya jemaah kita sendiri dan juga masyarakat luas. Sementara kehidupan jemaah dan masyarakat luas ini ditentukan oleh kebijakan-kebijakan politik," ucapnya.

Namun, Gus Yahya menegaskan politik kelembagaan NU tidak boleh diarahkan menjadi politik kekuasaan. Ia menyebut NU kudu mengedepankan politik kebangsaan nan berdasarkan nilai kepercayaan dan akhlak.

"Tetapi politik jam'iyyah tidak boleh kita jalankan menjadi politik kekuasaan. Politik jam'iyyah ini kudu politik kebangsaan dengan prinsip-prinsip moral dan nilai dasar nan kita dapatkan dari agama, dari akhlak, nan diajarkan kepada kita semua," ujarnya.

Ia kemudian menyebut persatuan, keadilan, kesejahteraan, kemerdekaan, supremasi hukum, dan kemaslahatan masyarakat sebagai nilai dasar politik kebangsaan NU.

"Nilai-nilai dasar dari politik kebangsaan NU adalah persatuan, keadilan, kesejahteraan, kemerdekaan, supremasi hukum, dan kemaslahatan untuk seluruh masyarakat. NU kudu berdiri pada posisi itu," imbuhnya.

Suasana Sidang Pleno I di Muktamar ke-35 NU di Ponpes Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, Jumat (28/8/2026). Foto: Zamachsyari/kumparan

Singgung Pengelolaan Konsesi Tambang

Dalam penyampaian LPJ, Gus Yahya menyinggung pengelolaan aset nan berangkaian dengan konsesi tambang. Ia mengatakan koperasi nan menjadi atas nama kepemilikan konsesi tersebut telah menyatakan seluruh faedah ekonomi nan diperoleh personil diserahkan kepada jam'iyyah.

"Alhamdulillah telah kami selesaikan bahwa koperasi nan menjadi atas nama kepemilikan dari konsesi tambang ini semua anggotanya telah menyatakan menyerahkan semua faedah ekonomi nan diperoleh personil kepada jam'iyyah," kata Gus Yahya.

Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan amanah organisasi tetap melekat pada kelembagaan meski pengurus, direksi, maupun mitra dapat berganti.

"Karena pengurus dapat berganti, dewan dapat berganti, mitra dapat berganti, tapi amanah tidak boleh beranjak menjadi kepentingan pribadi," ucapnya.

Ia menekankan pentingnya mengubah kendali individual atas aset menjadi kendali kelembagaan.

"Prinsipnya adalah kendali dari kendali individual kudu kita arahkan menjadi kendali kelembagaan, kendali organisasi," kata Gus Yahya.

Gus Yahya Kembalikan Amanah Lima Tahun

Gus Yahya mengawali penyampaian LPJ dengan menyebut amanah nan diterimanya lima tahun lampau sekarang kudu dikembalikan melalui laporan pertanggungjawaban.

"Para masyayikh, para kiai, para muktamirin nan kami hormati, lima tahun nan lampau kami menerima amanah ini. Sekarang saatnya kami mengembalikannya dengan laporan tentang apa nan telah kami kerjakan," ucapnya.

Ia mengakui kepengurusan PBNU periode 2021-2026 menjalankan amanah dengan beragam keterbatasan dan kelebihan. Menurutnya, tidak seluruh agenda melangkah sempurna.

"Kami menerima amanah itu dengan segala keterbatasan dan kelebihan kami. Kami berupaya membaca perubahan zaman, kami mengambil sejumlah pilihan, kami menjalankan apa nan bisa kami jalankan," imbuh dia.

"Ada nan berhasil, ada nan belum sempurna, ada nan tetap memerlukan waktu, ada nan mungkin dan mungkin terdapat keputusan-keputusan kami nan sebetulnya kelak dinilai perlu diperbaiki," sambungnya.

Atas beragam kekurangan tersebut, Gus Yahya meminta maaf kepada NU, penduduk NU, dan sejarah NU.

"Atas segala nan baik, kami berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala kekurangan, kami minta pembebasan kepada-Nya dan kami minta maaf kepada Nahdlatul Ulama. Kami minta maaf kepada seluruh jam'iyyah Nahdlatul Ulama, kami minta maaf kepada penduduk Nahdlatul Ulama, kami minta maaf kepada sejarah Nahdlatul Ulama," terang dia.

Ia juga menegaskan capaian kepengurusan selama lima tahun bukan hasil kerja personal, melainkan kontribusi seluruh struktur NU.

"Seluruh capaian dalam masa khidmah ini bukan capaian personal, bukan hasil kerja orang per orang, bukan hasil bukan apalagi bukan hanya hasil kerja Pengurus Besar Nahdlatul Ulama," katanya.

Gus Yahya menyebut kontribusi PWNU, PCNU, lembaga, badan otonom, pesantren, para kiai, kader, penduduk NU, masyarakat, dan mitra organisasi.

"Karena itu sekali lagi, laporan ini bukan klaim atas keberhasilan. Ini adalah pertanggungjawaban atas ikhtiar, pertanggungjawaban atas ikhtiar bahwa kami telah berikhtiar. Kami minta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan," terang dia.

Pembukaan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden

NU Masuki Abad Kedua

Gus Yahya kemudian mengaitkan pertanggungjawaban tersebut dengan perjalanan NU nan telah berjalan lebih dari satu abad. Menurutnya, NU memperkuat bukan lantaran kekuatan individu, melainkan lantaran warisan nilai, pengetahuan ulama, pesantren, dan persaudaraan warga.

"Hadirin muktamirin nan kami muliakan, Nahdlatul Ulama telah melangkah lebih dari satu abad bukan lantaran bertumpu pada kekuatan orang per orang. Ia melangkah lantaran nilai-nilai nan diwariskan para ulama, lantaran pengetahuan para masyayikh, lantaran ketulusan para khadim, lantaran pesantren, lantaran persaudaraan warga, dan lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada jam'iyyah ini," ucapnya.

Memasuki abad kedua, Gus Yahya menilai NU tidak perlu mempertentangkan tradisi dengan perubahan. Menurutnya, tradisi kudu tetap hidup dengan keahlian organisasi beradaptasi tanpa kehilangan arah.

"Maka memasuki abad kedua, tugas kita bukan memilih antara tradisi dan perubahan, tugas kita adalah membikin tradisi tetap hidup melalui keahlian untuk berubah tanpa kehilangan arah," katanya.

Ia berambisi NU mempunyai tradisi nan semakin berakar, organisasi nan semakin bisa berkhidmah, independensi nan semakin teguh, dan khidmah nan semakin luas.

"Tradisi nan semakin berakar, organisasi nan semakin bisa berkhidmah, independensi nan semakin teguh, dan khidmah nan semakin luas," ucapnya.

Gus Yahya menutup penyampaian LPJ dengan angan agar capaian nan baik dapat dilanjutkan, kekurangan disempurnakan, dan kesalahan diperbaiki.

"Semoga apa nan telah kami ikhtiarkan dapat menjadi bagian mini dari perjalanan panjang itu. nan baik semoga dilanjutkan, nan kurang semoga disempurnakan, nan keliru semoga dikoreksi dan diperbaiki, dan apa pun nan telah kami kerjakan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala," terang dia.

Selengkapnya
Sumber Kumparan
Kumparan