Gus Ipul Tegaskan Tak Ada Lobi-lobi di Pengadaan Kemensos

Jakarta -

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan proses pengadaan peralatan dan jasa di Kementerian Sosial kudu melangkah secara clean dan clear, serta bebas dari praktik korupsi.

Ia menekankan seluruh proses pengadaan kudu mengikuti sistem nan berlaku, transparan, akuntabel, serta bebas dari intervensi pihak mana pun.

"Tidak ada satupun nan boleh melanggar ketentuan perundang-perundangan. Jadi tidak perlu lobi khusus, tidak perlu mendekati siapapun untuk menjadi pemenang dalam pengadaan peralatan dan jasa. Silakan berkompetisi dengan baik," tegas Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Robben Rico, serta jejeran pejabat Kemensos.

Ia menyatakan Kemensos berkomitmen menindaklanjuti pengarahan presiden agar seluruh proses pengadaan peralatan dan jasa dilakukan sesuai sistem nan berpatokan pada peraturan perundang-undangan nan berlaku.

"Pengadaan peralatan dan jasa kudu dilakukan secara prudent, hati-hati, tetapi juga tepat waktu, lewat tahap-tahap sebagaimana nan telah ditetapkan oleh peraturan perundangan," katanya.

Hal ini disampaikan menyusul adanya kasus penipuan dalam dua bulan terakhir, di mana sejumlah pihak dirugikan oleh oknum nan mengaku sebagai penanggung jawab pengadaan peralatan dan jasa di Kemensos.

Ia menyayangkan kejadian tersebut dan menegaskan bakal mengambil tindakan tegas andaikan terbukti ada keterlibatan pihak internal.

"Saya meminta kepada seluruh pengusaha, mitra nan ikut proses pengadaan peralatan dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial, jangan mudah percaya, selalu ikuti info nan official," katanya.

Ia juga mengingatkan seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengawal proses pengadaan secara serius dan tegas, serta menjadi kompas moral bagi Pokja nan menjalankan tugas sebagai ujung tombak pengadaan.

Ia menegaskan Kemensos berkomitmen untuk tidak mengintervensi alias mencampuri proses pemilihan mitra pengadaan peralatan dan jasa.

Ia menyatakan Kemensos bakal menjadi pihak pertama nan melaporkan kepada abdi negara penegak norma jika ditemukan pelanggaran dalam proses tersebut.

"Kita mau Kemensos hemat, jasa hebat, dan bebas korupsi," tutupnya.

(prf/ega)