Gus Ipul Minta Kepala Daerah Ikut Jaring Calon Siswa Sekolah Rakyat

Jakarta -

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya peran pemerintah wilayah (Pemda) dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat sebagai strategi utama memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Gus Ipul menekankan Sekolah Rakyat merupakan intervensi kunci bagi anak-anak dari family sangat miskin nan belum sekolah, putus sekolah, alias berisiko putus sekolah.

"Sekolah Rakyat ini untuk mereka nan selama ini tidak terlihat (the invisible people), padahal ada di sekitar kita. Mereka tidak bisa makan layak, apalagi tidak bisa menebus ijazah," ujar Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026).

"Ini nan kudu kita jemput," sambungnya.

Hal ini disampaikan dalam audiensi berbareng sejumlah kepala daerah, antara lain Bupati Lombok Timur Haerul Warisin, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, Bupati Pasaman Barat Yulianto, serta Wakil Bupati (Wabup) Pegunungan Bintang Arnold Nam, dan jejeran perangkat wilayah lainnya.

Berdasarkan info Badan Pusat Statistik RI (BPS), jumlah anak nan tidak sekolah, belum sekolah, alias berpotensi putus sekolah mencapai lebih dari 4 juta orang dan terus bertambah setiap tahun, terutama dari lulusan SMP nan tidak melanjutkan ke SMA.

Gus Ipul menjelaskan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi ketiga pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, ialah memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan.

Dua strategi lainnya adalah mengurangi beban pengeluaran melalui support sosial serta meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan.

Untuk itu, dia meminta gubernur, bupati dan wali kota aktif mendukung program ini, terutama dalam penyediaan lahan minimal 7 hektare sebagai syarat pembangunan sekolah berkonsep boarding school tersebut.

"Target Presiden, setiap kabupaten/kota mempunyai minimal satu Sekolah Rakyat dengan gedung permanen. Tahun ini ditargetkan 30 ribu siswa, tahun depan 100 ribu siswa," jelas Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan Pemda mempunyai peran sentral dalam keseluruhan proses, mulai dari penyediaan lahan, pengusulan kepala sekolah dari Aparatur Sipil Negara (ASN), penjaringan siswa hingga pengawasan pelaksanaan.

"Kalau tidak ditangani sekarang, jumlah anak putus sekolah bakal terus bertambah. Ini tanggung jawab kita bersama," tegas Gus Ipul.

Di sisi lain, Gus Ipul juga menyoroti pentingnya perbaikan info sosial sebagai fondasi kebijakan. Gus Ipul mencontohkan melalui digitalisasi bansos berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah sukses menekan tingkat kesalahan penyaluran support secara signifikan.

Dalam audiensi tersebut, sejumlah wilayah menyampaikan progres dan upayanya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat nan diwakili Bupati Yulianto melaporkan proses penyediaan lahan nan nyaris rampung dan ditargetkan segera masuk tahap pembangunan.

Sementara Pemkab Klaten melalui Kadinsos Puspo Enggar Hastuti menyampaikan kesiapan lahan, meski kudu mengalihkan rencana pembangunan lain demi mendukung Sekolah Rakyat.

Dari wilayah timur Indonesia, Wabup Pegunungan Bintang Arnold Nam menyatakan kesiapan daerahnya mendukung program.Sekolah Rakyat, termasuk dalam perihal penguatan pendamping sosial di lapangan.

Adapun dari Kabupaten Sumenep, Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo datang berbareng jejeran perangkat wilayah untuk memastikan kesiapan lintas sektor dalam mendukung program tersebut.

(hnu/ega)