Gubernur Sumut Bobby Nasution Tegas Tolak Proyek Mark Up

Sedang Trending 2 minggu yang lalu
Gubernur Sumut Bobby Nasution. Foto: Dok. Pemprov Sumut

Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution menolak menandatangani sejumlah pengajuan proyek dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut nan dinilai tidak masuk logika dan terkesan di-mark up.

Bobby menyebut, sejak dirinya dinyatakan menang Pilgub Sumut oleh KPU beberapa waktu lalu, banyak pihak mulai mendekat dan mencoba meloloskan beragam proyek dengan meminta persetujuan darinya.

Namun, sejumlah pengajuan itu justru membikin Bobby geram lantaran arsip proyek disebut tiba-tiba sudah berada di mejanya untuk diteken tanpa pernah dipaparkan secara terbuka.

“Ada nan datang ngucapin selamat, lenyap itu minta tanda tangan. Saya bilang, ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya,” ujar Bobby dalam keterangannya.

Salah satu nan disorot Bobby ialah proyek pembangunan bentuk sebuah gedung dengan nilai anggaran mencapai Rp484 miliar. Menurutnya, proyek tersebut tidak pernah dipresentasikan secara detail, baik soal konsep pembangunan maupun rincian anggarannya.

“Gedungnya nggak pernah dipaparkan, nggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak,” kata dia.

Gubernur Sumut Bobby Nasution. Foto: Dok. Pemprov Sumut

Bobby menegaskan tidak mau asal menyetujui proyek tanpa kajian nan jelas, terlebih jika anggarannya terkesan dimahalkan.

Ia mengaku bakal lebih ketat memeriksa seluruh pengajuan proyek dari OPD agar tidak ada praktik pemborosan anggaran maupun permainan proyek di lingkungan Pemprov Sumut.

“Saya nggak mau tanda tangan jika prosesnya nggak jelas. Semua kudu transparan dan masuk akal,” tegasnya.

Sikap Bobby tersebut sekaligus menjadi sinyal keras bagi OPD di lingkungan Pemprov Sumut agar tidak lagi mengusulkan proyek nan dinilai janggal ataupun hanya mengandalkan kedekatan politik untuk mendapatkan persetujuan anggaran.

Menurut Bobby, setiap program pembangunan kudu betul-betul memberikan faedah kepada masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran daerah.

Selengkapnya
Sumber Kumparan
Kumparan