Gubernur Anwar Hafid Gaet CSR Rp355 Miliar untuk Bangun Jalan di Sulteng

Ilustrasi(Dok Istimewa)

GUBERNUR Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menggaet komitmen biaya tanggung jawab sosial perusahaan alias Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp355 miliar dari 16 perusahaan pertambangan nan beraksi di wilayahnya. Seluruh alokasi biaya jumbo tersebut bakal difokuskan secara penuh untuk mempercepat pembenahan serta pembangunan infrastruktur jalan raya di sejumlah klaster strategis.

"Alhamdulillah, perusahaan-perusahaan tambang mempunyai semangat nan sama untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. Ini bukan untuk pemerintah, tetapi untuk masyarakat Sulawesi Tengah," ujar Anwar melalui keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan ruang fiskal wilayah tidak lantas menghentikan laju pembangunan akomodasi publik. Anwar memilih untuk memperkuat sinergi dengan sektor bumi upaya guna menutup celah pembiayaan prasarana tanpa kudu membebani struktur APBD Pemprov Sulteng.

Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas ekonomi, memperlancar rantai pasok pengedaran logistik, serta memangkas ketimpangan aksesibilitas antarwilayah di Sulawesi Tengah.

"Di tengah keterbatasan fiskal, kita kudu bisa menghadirkan inovasi. Bagi kami, ini adalah penemuan di tengah efisiensi. Sulawesi Tengah menyambut baik kesepakatan ini lantaran tujuannya sama, memberi faedah kepada rakyat," kata Anwar.

Berdasarkan kesepakatan tertulis bersama, skema pembiayaan proyek jalan lintas wilayah dari konsorsium biaya CSR ini dibagi ke dalam dua sasaran utama. Pertama, Ruas Jalan Towi–Kolonodale: Konsorsium nan terdiri dari 16 perusahaan tambang berkomitmen penuh untuk membiayai total pembangunan dan peningkatan mutu jalan sepanjang 13 kilometer.

Kedua, Ruas Jalan Buleleng–Matarape: Satu perusahaan tambang lainnya mengambil tanggung jawab eksklusif untuk mendanai dan menuntaskan pengerjaan bentuk di koridor ini.

Anwar menambahkan, model kemitraan komprehensif antara pemerintah wilayah dan sektor swasta ini seyogianya dapat menjadi percontohan nasional. Sektor industri ekstraktif nan mengeruk potensi alam wilayah sudah sepatutnya memberikan akibat timbal kembali nan instan bagi kesejahteraan mobilitas penduduk lokal. (H-2)