Gerindra soal AHY Singgung Kekuasaan: Kami Hormati, Tiap Partai Punya Kebebasan

Juru Bicara Gerindra Bahtra Banong menanggapi pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) nan menyinggung soal kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya.

Menurut Bahtra, setiap partai politik mempunyai kewenangan untuk menyampaikan pandangan politik. Namun, Gerindra tidak menafsirkan terlalu jauh pernyataan AHY lantaran saat ini konsentrasi mengawal program Presiden Prabowo Subianto nan juga Ketua Umum Gerindra.

“Yang pertama tentu kami menghargai, menghormati setiap pendapat partai, baik itu partai nan di luar koalisi, begitupun partai nan ada di apa namanya, pemerintahan sebagai koalisi kabinet Merah Putih nan dipimpin oleh Presiden Prabowo,” ujar Bahtra di DPR, Selasa (8/9).

“Namun kami dari Partai Gerindra ya tentu konsentrasi kami saat ini terus mengawal program prioritas Presiden Prabowo lantaran pada saat Pilpres nan lampau tentu juga janji kampanye kudu ditunaikan,” tambahnya.

Terkait penilaian bahwa pidato AHY menjadi sinyal untuk maju dalam Pilpres 2029, Bahtra mengatakan setiap partai politik mempunyai kebebasan untuk mengusung calonnya sendiri.

“Ya tentu setiap partai punya kebebasan, kemerdekaan masing-masing. Kita juga dari Gerindra tidak bisa melarang ya setiap partai kemudian jika ada kemauan alias ada kemauan untuk kemudian mencalonkan diri,” tambah Bahtra.

Pidato AHY soal Kekuasaan

Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyampaikan pidato politik dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9).

Dalam pidatonya, AHY menegaskan kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah rakyat nan mempunyai pemisah waktu.

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat nan mempunyai pemisah waktu," kata AHY.

AHY kemudian menyinggung 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia mengatakan ada pelajaran nan dapat diambil dari masa pemerintahan SBY, termasuk ketika pergantian kekuasaan berjalan secara tenteram dan demokratis setelah dua periode.

"Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berjalan tenteram dan demokratis setelah dua periode," ujarnya.

AHY menilai pengalaman tersebut menjadi bagian krusial dalam menjaga demokrasi. Menurutnya, setiap pergantian kekuasaan kudu berjalan dengan menghormati kehendak rakyat.