Gerindra: 2 Tahun Prabowo, Kemandirian Nasional-Kesejahteraan Tetap Stabil

Partai Gerindra menilai 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kemajuan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Termasuk, kemandirian nasional hingga kesejahteraan rakyat.

"Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan kemajuan dalam memperkuat kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat. Hal ini terlihat dari esensial ekonomi nan tetap stabil di tengah gejolak global, penguatan produksi pangan, ekspansi akses pendidikan dan kesehatan, serta percepatan hilirisasi," kata ahli bicara (jubir) Gerindra Sugiat Santoso dalam keterangannya, Senin (19/10/2026).

Sugiat menekankan pentingnya mengapresiasi capaian nan telah dihasilkan, sekaligus mengakui tantangan nan tetap perlu diselesaikan. Di sisi lain, dia menilai pertimbangan dan perbaikan kudu difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas implementasi, dan efektivitas shopping negara.

"Dengan demikian, keberlanjutan program prioritas Presiden Prabowo tidak hanya diukur dari capaian pelaksanaan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Tak hanya itu, Sugiat menilai jika stabilitas ekonomi nasional menjadi salah satu modal krusial bagi pemerintah untuk menghadapi ketidakpastian global.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29% secara tahunan pada triwulan II-2026. Sementara itu, tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,25% pada September 2025 menjadi 8,07% pada Maret 2026, dengan jumlah masyarakat miskin berkurang sekitar 430 ribu orang.

"Capaian ini patut diapresiasi, tetapi tantangan nan tetap ada juga kudu diakui. Evaluasi dan perbaikan perlu difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas penyelenggaraan program, serta efektivitas shopping negara," ujarnya.

Sugiat mengatakan penguatan sektor pangan juga menjadi bagian krusial dari agenda kemandirian nasional. Pemerintah melaporkan pencapaian swasembada delapan komoditas pangan strategis, ialah beras, jagung, cabe besar, cabe rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Selain itu, kata dia, pemerintah menyederhanakan 145 patokan penyaluran pupuk dan menurunkan nilai satuan tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20% sejak Oktober 2025. Nilai tukar petani pada September 2026 juga tercatat mencapai 131,11 alias meningkat 1,49% dibandingkan bulan sebelumnya.

"Kemandirian pangan kudu diikuti dengan stabilitas nilai nan bisa dirasakan masyarakat di seluruh daerah. Distribusi pangan, kesiapan pupuk, dan antisipasi gangguan pasokan juga kudu terus diperkuat," kata Sugiat.

Di bagian pendidikan dan kesehatan, menurut Sugiat, program cek kesehatan cuma-cuma dilaporkan telah menjangkau 99,1 juta orang, sedangkan program makan bergizi cuma-cuma (MBG) mencakup sekitar 57 juta penerima faedah per Agustus 2026.

Program sekolah rakyat juga disebut Sugiat telah beraksi di 182 letak dengan jumlah siswa sekitar 44 ribu orang. Menurut dia, ekspansi program sosial kudu disertai pengawasan dan peningkatan kualitas layanan.

Sugiat menekankan pentingnya memastikan support diterima masyarakat nan memerlukan serta menjamin keamanan pangan dan kualitas penyelenggaraan program.

"Keberhasilan program prioritas tidak cukup diukur dari banyaknya penerima manfaat. nan tidak kalah krusial adalah kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan akibat nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sementara di sektor hilirisasi, menurut Sugiat, pemerintah melalui Danantara mencatat 26 proyek strategis senilai Rp225 triliun dengan proyeksi penyerapan 37.833 tenaga kerja. Pemerintah juga melaporkan penguasaan kembali 6,22 juta hektare area rimba hingga 6 Oktober 2026 melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.

Sugiat menilai penguatan industri nasional dan penataan aset negara kudu menghasilkan faedah ekonomi nan terukur. Sebab, keberhasilan kebijakan tersebut perlu dilihat dari realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan penerimaan negara, dan faedah bagi wilayah penghasil.

"Pengelolaan sumber daya alam dan aset negara kudu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hilirisasi juga kudu memberikan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan," katanya.

Sugiat mengatakan Gerindra mengapresiasi capaian pemerintahan Prabowo-Gibran sekaligus mendorong perbaikan berkepanjangan terhadap program nan belum optimal. Pemerataan kesejahteraan, efektivitas anggaran, dan akibat kebijakan terhadap kehidupan masyarakat dinilai kudu menjadi tolok ukur utama keberhasilan pemerintahan.

"Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal nomor pertumbuhan alias banyaknya program nan berjalan, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya. Karena itu, pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat kudu terus menjadi prioritas," tegas Sugiat.

Seperti diketahui, Selasa (20/10), genap 2 tahun Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia. Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 lalu.

(maa/rfs)