Gempa M 7,7 NTT Rusak RSUD Manggarai, BNPB Siapkan Rumah Sakit Lapangan

BNPB mempersiapkan rumah sakit lapangan sebagai tindakan darurat di wilayah gempa Flores, NTT.

JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan pembangunan rumah sakit lapangan pasca-gempa bumi magnitudo 7,7 nan mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (15/8/2026). Langkah ini diambil sebagai tindakan darurat untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap melangkah setelah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manggarai terdampak gempa.

Guncangan gempa menyebabkan sejumlah bagian dan akomodasi RSUD Manggarai mengalami kerusakan. Kondisi tersebut berakibat pada pelayanan pasien dan aktivitas manajemen rumah sakit nan untuk sementara dilakukan di area laman rumah sakit.

Kondisi tersebut ditinjau langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno berbareng Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat mengunjungi RSUD Manggarai, Minggu (16/8/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dapat tetap terpenuhi selama masa penanganan darurat pascagempa.

Dalam kunjungan tersebut, Menko PMK berbincang dengan jejeran rumah sakit dan pemerintah wilayah untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil peninjauan, Menko PMK mengarahkan BNPB untuk segera mendirikan rumah sakit lapangan nan direncanakan berlokasi di Stadion Golo Dukal. Lokasi tersebut dinilai cukup kondusif dan strategis untuk mendukung pelayanan kesehatan sementara.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB bakal segera membangun rumah sakit lapangan sebagai solusi pengganti jasa kesehatan sementara RSUD Manggarai,” ujar Pratikno melalui keterangannya, Minggu (16/8/2026).

Menindaklanjuti pengarahan tersebut, BNPB bakal segera menyiapkan dan membangun rumah sakit lapangan sekaligus memberikan support terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan. BNPB juga bakal berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan pihak mengenai agar jasa kesehatan bagi masyarakat terdampak dapat berjalan secara optimal.