Ekspor 1 Pintu Lewat Danantara, Luhut Singgung Peran Bea Cukai Bisa Diganti AI

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada kesempatan reformasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) seiring pembahasan pembentukan badan ekspor komoditas. Menurutnya, transformasi sistem dengan support kepintaran buatan atau artificial intelligence (AI) berpotensi mengubah langkah kerja lembaga tersebut ke depan.

Pernyataan itu muncul setelah sebelumnya Prabowo Subianto meminta pimpinan Bea Cukai segera diganti andaikan tidak bisa melakukan pembenahan di lembaga tersebut.

Luhut menilai pemanfaatan AI dapat diterapkan lebih luas dalam beragam sektor. Termasuk dalam sistem kepabeanan dan pelaporan perdagangan.

“Kalau memang kelak tidak perlu, ya ngapain pakai-pakai Bea Cukai. Atau tugasnya Bea Cukai ada, tetapi semua tugasnya AI,” kata Luhut di kantornya, Senin (25/5).

Menurut Luhut, penggunaan AI krusial untuk dijadikan mitra dalam beragam bidang. Ia mencontohkan langkah nan dilakukan China nan sekarang disebut mulai menggeser konsentrasi pengembangan pendidikan ke arah teknologi berbasis AI.

Ia mengaku terkejut ketika mendengar sejumlah program studi mulai dihilangkan demi memperkuat konsentrasi tersebut, termasuk bagian nan sebelumnya dinilai mempunyai reputasi kuat.

“Metalurgi nan kita dulu bangga-banggakan, dihilangkan. Saya kaget dengarnya, kenapa? Mereka konsentrasi pake AI,” imbuh dia.

Luhut menilai reformasi di tubuh Bea Cukai bukan perihal nan tertutup untuk dilakukan, terlebih jika nantinya terdapat penguatan ekosistem melalui badan baru nan menangani sumber daya alias ekspor komoditas.

“Ya kelak saya pikir, mau apa Bea Cukai, apa perlu ada reformasi? Ya kenapa tidak jika kelak ada badan ini (Danantara Sumberdaya),” terang dia.

Dia meyakini sistem berbasis AI bakal meningkatkan transparansi proses pelaporan ekspor-impor sekaligus mengurangi ruang terjadinya penyimpangan. Menurut Luhut, digitalisasi juga bisa menekan intensitas hubungan langsung nan selama ini berpotensi memunculkan persoalan.

“Karena itu tidak bisa dibohongi, nan intinya kita mengurangi pertemuan orang ke orang,” ungkap Luhut.

Ia menambahkan, meski telah ada pakta integritas, hubungan langsung antarindividu tetap mempunyai potensi menimbulkan masalah. Dengan sistem nan lebih terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat menekan praktik kecurangan sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Di sisi lain, Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan siap melakukan pertimbangan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai andaikan mendapat petunjuk langsung dari Presiden.

“Kalau kerjanya nggak betul disuruh copot saja? Nanti kita lihat deh. Kalau itu perintah (Presiden Prabowo) saya bakal kerjakan. Saya nggak bisa lari dari perintah, tapi saya cek dulu ya,” kata Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (20/5).

Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPR RI, Prabowo meminta Kementerian Keuangan mengambil langkah tegas andaikan ketua Bea Cukai dinilai tidak bekerja sigap dan responsif.

“Bea Cukai kita kudu diperbaiki. Menteri Keuangan, jika ketua Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” kata Prabowo.