Ekonomi Negara Meroket 7,8%, Eks Pejabat Singgung Data Palsu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengumuman pertumbuhan ekonomi India nan menembus nomor 7,8% pada kuartal terbaru, melampaui perkiraan awal 7%, langsung memicu kegaduhan besar di negara tersebut. Mantan Sekretaris Keuangan di bawah pemerintahan Narendra Modi, Subhash Garg, secara blak-blakan menuding nomor nan dibanggakan Modi sebagai "prestasi luar biasa" tersebut hanyalah manipulasi belaka.

Mengutip Reuters, Selasa (8/9/2026), Garg menuduh pemerintah sengaja merevisi ke bawah nomor produk domestik bruto (PDB) nilai bertindak tahun lampau semata-mata demi menggelembungkan nomor pertumbuhan tahun ini.

Ia meyakini bahwa pertumbuhan riil ekonomi India sebenarnya hanya tersungkur di level 2,6%. Tuduhan nan disiarkan di televisi ini seketika viral dan memicu rentetan kritik mengenai hilangnya transparansi serta hancurnya kredibilitas prasarana info ekonomi India selama satu dasawarsa terakhir demi kepentingan politik.

Keraguan ini turut diperkuat oleh Dana Moneter Internasional (IMF) nan pada November lampau memberikan nilai 'C' (terendah kedua) untuk info akun nasional India akibat penggunaan metodologi usang, perbedaan kalkulasi nan tak dapat dijelaskan, serta minimnya info musiman.

Ekonom R Nagaraj turut menyoroti rekam jejak pemerintah nan kerap menekan temuan tidak menyenangkan, menunda survei penting, hingga menyingkirkan pejabat kritis. Nagaraj sendiri pernah memprotes keras pada 2014 saat sebuah nomor dalam laporan PDB tiba-tiba digelembungkan hingga 108% dari kesepakatan awal komitenya.

"Tampaknya ada upaya sistematis dari pemerintah untuk menyembunyikan kebenaran," paparnya.

Manipulasi info ini sejatinya bukan perihal baru. Pada 2019, pemerintah ketahuan menyembunyikan laporan pengangguran nan menyentuh rekor tertinggi dalam 45 tahun sebesar 6,1%, nan memicu pengunduran diri dua personil Komisi Statistik Nasional.

Pelaksanaan sensus nan tertunda pada 2021 dan baru dimulai pada April 2026 juga kian memperparah ketidakakuratan data. Meski demikian, Anggota Dewan Penasihat Ekonomi Perdana Menteri, Shamika Ravi, menepis seluruh kritik tersebut dan menilainya sebagai perdebatan bising nan sarat muatan politik.

"Peringkat 'C' dari IMF adalah ranking nan sama dengan nan dimiliki China untuk statistiknya. (Revisi) ini merupakan perubahan nan direkomendasikan oleh IMF," tegasnya.

Merespons pembelaan tersebut, Mantan Kepala Ahli Statistik India, Pronab Sen, menekankan bahwa titik persoalan sebenarnya terletak pada tingkat kepercayaan terhadap info dasar nan digunakan oleh pemerintah. Perdebatan ini nyatanya berbenturan keras dengan realitas krisis di lapangan, di mana protes kaum muda terus meletus akibat kegagalan sistemik dalam pendidikan dan penyediaan lapangan kerja.

Laporan Universitas Azim Premji mengungkap nyaris 40% lulusan di bawah usia 25 tahun sekarang berstatus pengangguran, sementara thinktank pemerintah mencatat 87 juta pemuda India tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak sedang berlatih keterampilan.

Ekonom Reetika Khera memperingatkan bahwa info nan dimanipulasi bakal melahirkan kebijakan nan menghancurkan rakyat. Akibat penundaan sensus penduduk, dia memperkirakan sekitar 100 juta penduduk miskin sekarang dirampas haknya dan tidak mendapatkan subsidi makanan lantaran pemerintah tetap menggunakan referensi populasi nan sudah kedaluwarsa.

Kontroversi akut ini apalagi menjadi sorotan negara tetangga, di mana surat berita harian Sri Lanka, Daily FT, secara terbuka mendesak para kreator kebijakannya agar tidak meniru teater ketidakejujuran statistik ala India tersebut.

(tps/luc) [Gambas:Video CNBC]