2 bulan yang lalu
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Thailand secara resmi melibatkan para konglomerat dan golongan upaya besar milik miliarder untuk menahan kenaikan biaya hidup nan kian terasa akibat tekanan inflasi. Kebijakan ini juga menegaskan kuatnya pengaruh korporasi besar dalam menopang perekonomian negara nan dikenal sebagai Negeri Gajah Putih tersebut.
Melansir Straits Times, sejumlah peritel besar, termasuk nan berada di bawah kendali taipan Charoen Sirivadhanabhakdi serta family Chearavanont dan Chirathivat, telah berkomitmen menghadirkan produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, perlengkapan mandi, dan peralatan pokok lainnya dengan potongan nilai antara 25% hingga 50%. Program ini menjadi bagian dari kampanye pemerintah berjudul "Thais Helping Thais".
Sejumlah perusahaan nan berperan-serta dalam kampanye untuk menjaga stabilitas nilai ini antara lain CP All dan CP Axtra nan dikendalikan oleh miliarder Dhanin Chearavanont, Central Retail Corp nan dijalankan oleh family Chirathivat, serta Berli Jucker milik Sirivadhanabhakdi.
Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, nan partainya memenangkan pemilu Februari lampau sebagian besar lantaran janji untuk meringankan biaya hidup, telah menghabiskan beberapa minggu terakhir mencoba melindungi rumah tangga dari kenaikan nilai sembari menjaga finansial publik nan sudah tertekan.
"Ini adalah langkah krusial dalam kerja sama antara sektor publik dan swasta. Apa nan pasti bakal terjadi adalah konsumen bakal dapat menghemat uang," kata Anutin Charnvirakul saat memberikan keterangan di Bangkok, dikutip Sabtu (11/4/2026).
Meskipun pemerintah tetap memberlakukan kontrol nilai pada puluhan peralatan esensial, kenaikan biaya daya dan produksi telah mendorong nilai bahan pokok seperti daging babi dan telur. Rumah tangga di Thailand juga tengah berjuang melawan biaya bahan bakar nan lebih tinggi nan menekan pendapatan di saat pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat akibat melemahnya pariwisata dan ekspor seiring penurunan permintaan global.
Upaya Charnvirakul untuk mendesak korporasi menjaga stabilitas nilai menyoroti fitur utama ekonomi politik Thailand, ialah keselarasan erat antara negara dan segelintir konglomerat kuat nan mendominasi sektor-sektor utama. Meskipun kemitraan semacam itu dapat memberikan support sigap di masa krisis, perihal ini juga memperkuat struktur oligopolistik nan membatasi persaingan dan memusatkan kekayaan.
Dinamika tersebut menurut para ahli ekonomi menjadi inti dari ketimpangan persisten di Thailand nan berkontribusi pada salah satu tingkat konsentrasi pendapatan tertinggi di dunia. Berdasarkan info Bank Dunia, 10% orang terkaya di Thailand menguasai sekitar separuh dari total pendapatan, nan merupakan pangsa tertinggi di antara negara-negara dengan info nan tersedia.
Pendekatan pemerintah ini mencerminkan pola nan sudah sering dilakukan sebelumnya, di mana saat pandemi Covid-19, konglomerat besar membantu mempercepat pengedaran vaksin dengan menyediakan tempat, logistik, dan support pengadaan. Hal ini menunjukkan kapabilitas mereka untuk bertindak sebagai mitra kebijakan semu dalam masa krisis.
Di ribuan toko grosir, supermarket, dan toko kelontong nan berperan-serta dalam program "Thais Helping Thais", pengecer telah meluncurkan promosi di dalam toko dengan papan nama berwarna-warni nan menyoroti barang-barang diskon. Promosi tersebut mencakup label mencolok "diskon 50%" serta pajangan pengganti peralatan dengan biaya lebih rendah.
Walaupun inflasi utama Thailand tetap berada di wilayah negatif selama 11 bulan terakhir, kenaikan biaya daya diperkirakan bakal mendorong nilai konsumen kembali ke kisaran sasaran Bank of Thailand sebesar 1% hingga 3% paling sigap pada tahun 2026.
Secara terpisah pada Senin, grup upaya terbesar di Thailand meningkatkan prospek inflasi menjadi 2% hingga 3% dari sebelumnya 0,2% hingga 0,7%. Kelompok tersebut juga memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi menjadi 1,2% hingga 1,6% untuk tahun 2026 dari proyeksi awal sebesar 1,6% hingga 2%.
(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]
English (US) · 
Indonesian (ID) ·