Ekonom Temui Purbaya di Kemenkeu, Bahas Asumsi RAPBN 2027

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menggelar pertemuan dengan beberapa analis hingga ahli ekonomi di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, pada Rabu (26/8).

Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, mengatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah rumor ekonomi, seperti dugaan RAPBN 2027, penerimaan pajak, rating lembaga pemeringkat global, shopping pemerintah, hingga strategi mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Namanya juga analis meeting kan berfaedah dari analis, jika ada pertanyaan apa saja nan mau kita kemukakan ke Pak Menteri sendiri, jadi seperti biasa aja,” kata Josua saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).

Ia mengatakan pembahasan banyak menyoroti dugaan RAPBN 2027, termasuk sasaran penerimaan pajak nan diproyeksikan tumbuh sekitar 10 persen.

Menurutnya, pencapaian sasaran tersebut perlu dilakukan bukan semata-mata melalui peningkatan tarif pajak, melainkan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perbaikan sistem pengumpulan penerimaan.

Josua menilai pemerintah perlu memastikan kenaikan sasaran penerimaan pajak tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku upaya maupun masyarakat.

“Nah itu mungkin nan kudu kita tarik benang merahnya, lantaran jika kita lihat dari 2025 kan memang disampaikan juga tadi, bahwa penerimaan kita jeblok kan,” ucap Josua.

Josua menambahkan, pertemuan ini juga membahas upaya pemerintah dalam meningkatkan disiplin lembaga serta optimasi Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Menurut Josua, SAL sebagai bagian dari simpanan pemerintah dapat dioptimalkan untuk mendorong likuiditas perbankan, terutama melalui penempatan biaya pemerintah pada bank-bank Himbara.

“Artinya gimana juga dari sisi penempatan biaya SAL pemerintah di bank-bank Himbara ini pun juga diharapkan bakal bisa lebih optimal lagi, sehingga transmisinya bisa melangkah dan bekerja,” ucap Josua.

Kemudian Josua juga menyampaikan kepada Purbaya bahwa kebijakan fiskal dan moneter saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Reformasi struktural juga perlu terus dijalankan, termasuk melalui upaya debottlenecking untuk mengurangi beragam halangan investasi.

Di sisi lain, Josua menilai tetap terdapat sejumlah akibat terhadap dugaan RAPBN 2027. Menurutnya, dugaan dalam RAPBN tetap merupakan proyeksi nan menghadapi beragam ketidakpastian, baik nan berasal dari kondisi dunia maupun domestik.

Selain aspek global, para ahli ekonomi juga menyampaikan akibat dari program-program tambahan kementerian/lembaga (K/L) nan berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran. Hal tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam menjaga ruang fiskal pemerintah.

“Dan tadi juga menyinggung sedikit mengenai dengan PFII (Pusat Finansial Internasional Indonesia) sih, jadi banyak sekali topiknya,” imbuh Josua.