Ekonom Soroti Utang Baru RI Rp876 T, Rp650 T Buat Bayar Bunga

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli menyoroti rencana utang baru pemerintah Indonesia pada 2027 nan diperkirakan mencapai Rp 876 triliun.

Dipo mengatakan pemerintah nan berencana menambah utang baru dapat membikin negara makin memprihatinkan. Pasalnya, beban kembang utang nan kudu dibayarkan sudah mencapai sekitar Rp 650 triliun.

"Kami sempat menghitung misalnya tahun depan kita rencana menambah hutang baru Rp 876 triliun. Dari utang baru tersebut, beban kembang nan kudu dibayarkan sekitar Rp 650 triliun. Artinya dari utang nan baru itu, 74% hanya buat bayar bunga," kata Dipo dalam paparannya di RDPU RUU Keuangan Negara, Kamis (17/9/2026).

Bahkan, jika perihal ini tidak diantisipasi oleh pemerintah, maka porsi utang bisa mencapai 100% dengan cepat.

"Takutnya jika kita menambah utang terlalu cepat, porsi itu bakal lebih sigap ke 100%. Jadi betul-betul konsep meminjam utang untuk bayar kembang itu makin cepat, lantaran nomor ini saya cukup ikuti dari tahun ke tahun," terang Dipo.

Hal ini diakibatkan oleh rasio pajak Indonesia nan makin tergerus, sehingga pemerintah terpaksa mengandalkan utang.

"Dulu sempat rasio utangnya 60%, kemudian naik lagi jadi 66%, dan sekarang sudah 74%. Karena kita tax ratio-nya selalu ketinggalan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, nilai anggaran shopping pemerintah pusat untuk melunasi kembang utang meningkat pada 2027, dan menjadi nan tertinggi dalam periode lima tahun terakhir.

Di dalam arsip Nota Keuangan beserta RAPBN 2027, rencana pembayaran kembang utang sebesar Rp 650,3 triliun, naik 11,69% dibanding outlook 2026 nan senilai Rp 582,2 triliun.

Nilai pembayaran kembang utang pada 2027 itu terdiri dari rencana pelunasan kembang utang dalam negeri Rp 589,68 triliun, dan luar negeri Rp 60,63 triliun.

"Pembayaran kembang utang (PBU) merupakan tanggungjawab nan perlu dipenuhi secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan utang," sebagaimana tertera dalam arsip terbaru itu, dikutip Minggu (16/8/2026).

Rencana pembayaran kembang utang pada 2027 ini menjadi nan tertinggi dibanding lima tahun ke belakang. Sebab, pada 2022, nilai pembayaran kembang utang tetap sebesar Rp 386,3 triliun, 2023 Rp 439,9 triliun, dan pada 2025 Rp 514,4 triliun, sebelum bergerak ke level Rp 582,2 triliun pada akhir tahun ini.

Kewajiban pembayaran kembang utang ini mencakup pembayaran kupon atas SBN, kembang atas pinjaman, dan biaya lain nan timbul dalam rangka menjalankan program pengelolaan utang.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebelumnya memberikan sorotan unik terhadap besarnya anggaran shopping kembang utang pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Menurut DPD, besaran anggaran shopping kembang utang nyaris setara rancangan pagu anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Nilai anggaran pembayaran kembang utang sebesar Rp 650,31 triliun dalam RAPBN 2027, sedangkan TKD Rp 735 triliun.

"Ada satu nomor nan paling menggugah kami, kembang utang 2027 sebesar Rp 650,31 triliun, nomor itu nyaris menyamai seluruh transfer ke wilayah nan Rp 735 triliun," kata Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD RI, Rabu (16/9/2026).

DPD menganggap, besaran kembang utang nan kudu dibayar pada 2027 itu apalagi jauh lebih besar dari keahlian pemerintah menyalurkan anggaran ke daerah, nan kudu dibagi ke 38 provinsi, 500 lebih kabupaten dan kota, serta 75.000 desa.

"Rp 735 triliun duit nan kudu menghidupi 38 provinisi, lebih dari 500 kabupaten dan kota, serta lebih dari 75 ribu desa," kata Nawardi.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]