Ekonom Soroti Arah Intervensi Negara

Diskusi Economic Frontline berjudul "The Rise of State Capitalism: Good or Bad?" pada Rabu (29/7).(MI/Muhammad Ghifari A)

SEJUMLAH master dan ekonom menilai peran negara dalam perekonomian nasional tidak bisa lagi diperdebatkan hanya dari perspektif "baik alias buruk". Dalam obrolan Economic Frontline berjudul "The Rise of State Capitalism: Good or Bad?" pada Rabu (29/7), para mahir menekankan bahwa efektivitas intervensi negara berjuntai pada tujuan kebijakan, momentum penerapan, serta sasaran penerima manfaatnya.

Pengamat politik Rocky Gerung menegaskan bahwa keterlibatan negara dalam ekonomi merupakan petunjuk konstitusi nan tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, state capitalism di Indonesia adalah pilihan historis nan tidak bisa dihindari tanpa mengubah fondasi negara. Meski pragmatisme diperlukan di tengah ketidakpastian global, Rocky mengingatkan agar pembangunan tetap berpijak pada nilai sosial dan lingkungan, bukan sekadar mengejar pertumbuhan.

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), Jahen Fachrul Rezki, menambahkan bahwa kehadiran pemerintah sangat krusial saat terjadi kegagalan pasar (market failure). Ia mengusulkan model hybrid state capitalism sebagai jalan tengah bagi Indonesia. "Pertanyaannya bukan good or bad, tapi kapan dan objektifnya apa," ujar Jahen.

Di sisi lain, Direktur Celios Bhima Yudhistira memberikan catatan kritis mengenai potensi government failure nan dapat memicu praktik rente. Bhima mempertanyakan kreasi besar pembangunan ekonomi nasional nan dinilainya belum mempunyai arah sejelas model di Tiongkok alias Vietnam. Ia mendorong pemerintah untuk mulai menggunakan parameter keberhasilan di luar pertumbuhan ekonomi, seperti tingkat kebahagiaan dan keberlanjutan lingkungan.

Menanggapi beragam pandangan tersebut, Juru Bicara Komunikasi Pemerintah Fithra Faisal Hastiadi menyatakan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto lebih mengedepankan pendekatan pragmatis. Fokus utama pemerintah saat ini adalah membangun lembaga ekonomi nan inklusif agar faedah pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. (Z-10)