Efisiensi Energi, Kapolda Riau Imbau Jajaran Hemat BBM dan WFH bagi ASN

Siak -

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan meminta jajarannya untuk meningkatkan kepekaan di tengah situasi ketidakpastian ekonomi dan dinamika keamanan global. Di tengah memanasnya geopolitik bumi nan memicu kenaikan nilai energi, Kapolda menegaskan pentingnya strategi pemolisian adaptif, mulai dari penguatan patroli di tingkat akar rumput hingga langkah nyata penghematan BBM di internal kepolisian.

Hal itu disampaikan oleh Irjen Herry Heryawan dalam paparannya berjudul 'Sense of Crisis dan Strategi Pemolisian Adaptif dalam Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi dan Dinamika Kamtibmas' di Polres Siak. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Riau dan Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Syam Siregar.

Kapolda mengatakan perang AS-Israel dan Iran, penutupan Selat Hormuz berakibat tidak hanya di tingkat global, tetapi juga memberikan akibat langsung bagi negara Indonesia. Di tengah situasi penuh disrupsi ini mempengaruhi stabilitas dalam negeri baik dari aspek ekonomi dunia maupun dinamika sosial.

"Kita sedang berada pada situasi nan tidak pasti. Dalam kondisi seperti ini, Polri kudu datang sebagai penjaga keteraturan sosial dan stabilisator di tengah masyarakat. Karena itu, setiap personel wajib mempunyai sense of crisis nan kuat," ujar Irjen Herry, Selasa (21/4/2026).

Menindaklanjuti pengarahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Kapolda menginstruksikan kepada staf ASN non-operasional di lingkungan Polda Riau untuk menerapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Rabu. Kebijakan WFH bagi ASN tersebut mulai bertindak pada tanggal 21 April di lingkungan Polda Riau.

"Termasuk, irit BBM dan irit listrik dan itu kudu disampaikan juga kepada keluarga," imbuhnya.

Salah satu poin krusial lainnya nan digarisbawahi oleh Irjen Herry Heryawan ialah mengenai potensi kebakaran rimba dan lahan (karhutla). Fenomena siklus Super El Nino nan diperkirakan muncul, sehingga seluruh jejeran diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan.

"Berdasarkan hasil komunikasi dengan BMKG, BNPB, BPBD bahwa tandus panjang terjadi di bulan Mei, Juni, Juli sampai Agustus," katanya.

Sebagai langkah antisipasi, Polda Riau berbareng TNI dan Pemda menguatkan early warning system dalam rangka menyiapkan langkah-langkah kedaruratan.

"Embung kita perbanyak. Sampai saat ini di Provinsi Riau ada 1.102 embung, menara sebanyak 300-an nan dibuat perusahaan konsesi," imbuhnya.

Dalam pemaparannya, jenderal bintang dua itu juga meminta seluruh jajaran, khususnya Bhabinkamtibmas, untuk memperkuat penemuan dini dan meningkatkan komunikasi langsung dengan masyarakat.

"Potensi karhutla kudu kita antisipasi sejak awal. Saya minta seluruh personel aktif turun ke lapangan, memberikan edukasi, dan memastikan tidak ada lagi pembukaan lahan dengan langkah membakar. Ini bagian dari komitmen kita menjaga keadilan ekologi," pungkasnya.

(mea/eva)