Dukcapil Turunkan 6 Tim untuk Pulihkan Dokumen Warga di 7 Kabupaten NTT

Jakarta -

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi memimpin koordinasi aktivitas tanggap darurat menyusul gempa bumi magnitudo 7,7 nan mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Persoalan manajemen kependudukan turut muncul di tengah situasi darurat, mulai dari arsip nan lenyap alias rusak, penduduk nan mengungsi, hingga akses ke instansi pelayanan nan terputus.

Di tengah kondisi tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri bergerak jemput bola dengan mengerahkan personel, perangkat pelayanan, serta bahan lenyap pakai agar pencetakan arsip dapat dilakukan langsung di lokasi.

Selama empat hari, mulai 24 hingga 27 Agustus 2026, Teguh menurunkan enam tim pelayanan ke tujuh wilayah terdampak. Ketujuh kabupaten nan menjadi sasaran utama adalah: Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Langkah ini dilakukan atas perintah langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian untuk memulihkan jasa manajemen kependudukan nan lumpuh dan mengganti arsip penduduk nan lenyap alias rusak pascagempa.

"Ini juga bagian dari respons pemerintah untuk memastikan penduduk terdampak musibah tetap dapat memperoleh arsip kependudukan nan mereka butuhkan. Bagi penduduk nan kehilangan KTP-el, misalnya, arsip tersebut bukan sekadar kartu identitas. Ia dibutuhkan untuk mengakses beragam jasa publik, support sosial, jasa kesehatan, hingga keperluan manajemen lainnya," kata Teguh dalam keterangannya, Selasa (25/8/2026).

Hal tersebut dikatakan Teguh menjelang keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Senin (24/8) pagi.

Di Nagekeo, nan merupakan salah satu wilayah terdekat dengan pusat gempa, pelayanan dipusatkan di Posko Gereja Aeramo. Sementara di Kabupaten Ngada, tim membuka jasa di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung. Pada Selasa (25/8) tim dijadwalkan bergerak sejak pagi menuju titik-titik pelayanan. Dari Nagekeo, sebagian personel bergerak menuju Riung, Ngada, untuk melayani penduduk nan terdampak.

Kehadiran petugas di letak pengungsian menjadi penting, lantaran dalam situasi musibah penduduk tidak selalu mempunyai keahlian alias kesempatan untuk mendatangi instansi pelayanan. Sebagian tetap berada di tenda pengungsian, sementara sebagian lainnya kudu menghadapi kerusakan rumah dan akomodasi umum.

Tim nan dipimpin Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam bergerak di Kabupaten Manggarai Barat. Di wilayah ini, tim membawa satu set perangkat rekam KTP-el dan satu set perangkat cetak KTP-el. Peralatan tersebut digunakan untuk pelayanan jemput bola. Setelah pelayanan, support juga diberikan kepada pemerintah wilayah (Pemda) berupa dua outer blangko KTP-el, satu ribbon, satu film, dua rim kertas, dan satu printer inkjet.

Pola serupa diterapkan di Kabupaten Manggarai dengan Ibu Kota Ruteng. Tim dipimpin Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN), Handayani Ningrum. Satu set perangkat rekam dan satu set perangkat cetak KTP-el dibawa untuk mendukung pelayanan di Labuan Bajo dan wilayah terdampak lainnya.

Dukungan peralatan dan bahan pelayanan juga diserahkan kepada Pemda agar jasa tidak berakhir setelah tim pusat meninggalkan lokasi.

Menjangkau Manggarai Timur

Di Kabupaten Manggarai Timur, tim dipimpin Ketua Tim Kerja Wilayah III, Zefanya Josua Jocom. Wilayah ini termasuk wilayah nan mengalami akibat cukup berat, terutama di sejumlah kecamatan seperti Lamba Leda Utara.

Tim membawa perangkat rekam dan cetak KTP-el serta menyerahkan support berupa dua outer blangko KTP-el, satu ribbon, satu film, dua rim kertas, dan satu printer inkjet kepada Pemda.

Dukcapil wilayah menjadi mitra utama dalam memastikan pelayanan dapat berjalan cepat. Tim pusat membantu memperkuat kapabilitas nan sudah dimiliki daerah, sekaligus memastikan kebutuhan penduduk terdampak dapat segera ditangani.

Nagekeo dan Ngada: Dua Wilayah dalam Satu Gerakan

Untuk Kabupaten Ngada dan Nagekeo, pelayanan dikoordinasikan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Muhammad Nuh Al Azhar. Dua wilayah ini mendapat support lebih besar lantaran tim melayani dua kabupaten sekaligus. Sebanyak dua set perangkat rekam KTP-el dan dua set perangkat cetak KTP-el dibawa ke lapangan.

Dukungan tersebut kemudian dilengkapi empat outer blangko KTP-el, dua ribbon, dua film, empat rim kertas, serta satu printer inkjet. Masing-masing kabupaten mendapatkan support bahan dan peralatan sesuai kebutuhan pelayanan.

Di Ngada, tim berkoordinasi dengan Bupati Raymundus Bena dan jejeran Pemda. Sementara di Nagekeo, koordinasi dilakukan berbareng Bupati Simplisius Donatus dan jajaran. Pertemuan dengan kepala wilayah menjadi bagian krusial dari aktivitas tersebut.

Sebab, pelayanan manajemen kependudukan dalam situasi musibah tidak dapat berdiri sendiri. Ia kudu terhubung dengan posko penanganan bencana, pemerintah kabupaten, serta perangkat Dukcapil di daerah.

Ende dan Sikka Ikut Diperkuat

Gerakan jemput bola bersambung ke Kabupaten Ende. Tim dipimpin Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil (BAKPS), Erliani Budi Lestari. Satu set perangkat rekam dan satu set perangkat cetak KTP-el dibawa ke Ende. Pemda juga mendapatkan dua outer blangko KTP-el, satu ribbon, satu film, dua rim kertas, dan satu printer inkjet.

Di Kabupaten Sikka, pelayanan dikoordinasikan Plh. Direktur Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (PPPS), Ahmad Ridwan. Satu set perangkat rekam dan satu set perangkat cetak KTP-el disiapkan untuk pelayanan penduduk terdampak. Dukungan bahan pelayanan dengan jumlah nan sama juga diserahkan kepada Pemda.

Dengan demikian, support Ditjen Dukcapil tidak berakhir pada pelayanan langsung kepada warga. Ada upaya memastikan wilayah tetap mempunyai amunisi untuk melanjutkan pelayanan secara berdikari setelah tim pusat kembali.

Bukan hanya soal dokumen

Gempa besar nan mengguncang Flores menimbulkan akibat luas. Sejumlah kabupaten mengalami korban jiwa, penduduk luka-luka, kerusakan bangunan, serta perpindahan penduduk ke letak pengungsian. Manggarai menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pengungsi terbesar.

Nagekeo menjadi wilayah krusial lantaran berada di sekitar pusat gempa. Manggarai Timur, Sikka, Ende, dan Ngada juga menghadapi akibat kerusakan dan korban dengan tingkat nan berbeda.

Di tengah penanganan darurat nan melibatkan BNPB, Pemda, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan beragam unsur kemanusiaan, pelayanan manajemen kependudukan menjadi bagian nan tidak boleh terlewatkan. Sebab, ketika seseorang kehilangan arsip kependudukan, nan ikut terancam bukan hanya selembar kartu alias selembar kertas. Ada akses terhadap hak-hak administratif penduduk nan kudu tetap dijaga. Karena itu, strategi Ditjen Dukcapil kali ini diarahkan untuk mendatangi warga, bukan menunggu penduduk datang ke kantor.

"Dalam situasi bencana, negara kudu datang sedekat mungkin dengan masyarakat. Pelayanan manajemen kependudukan tidak boleh berakhir hanya lantaran penduduk sedang berada di pengungsian alias akomodasi pelayanan mengalami kerusakan," ujar Teguh.

Ia menegaskan, jejeran Dukcapil di pusat dan wilayah kudu bergerak bersama. Perangkat pelayanan nan dibawa ke lapangan sekaligus menjadi support agar Pemda dapat terus memberikan pelayanan setelah masa tanggap darurat berakhir.

Gerakan jemput bola di Flores menjadi pengingat bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut rumah, jalan, sekolah, alias akomodasi kesehatan. Identitas penduduk juga kudu dipulihkan. Karena dari identitas nan valid, penduduk dapat kembali mengakses beragam jasa dan haknya sebagai penduduk negara. Dukcapil datang di tengah bencana, mendekatkan layanan, memulihkan identitas, dan memastikan penduduk tetap tercatat.

(akn/ega)