DPRD Surabaya Dorong Kampung Pancasila Jadi Solusi Persoalan Sampah

Jakarta -

Program Kampung Pancasila nan dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dinilai berpotensi menjadi solusi persoalan sampah sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Namun, program tersebut perlu diperkuat dengan fasilitas, pendampingan, hingga akses pasar agar pengelolaan tidak berakhir pada tahap pemilahan.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mengatakan, Kampung Pancasila nan saat ini diterapkan di seluruh wilayah mempunyai empat konsentrasi utama. Keempatnya ialah lingkungan, sosial, ekonomi, dan penguatan nilai gotong royong.

Menurut Bahtiyar, upaya pendampingan pengelolaan sampah sebenarnya sudah berjalan. Warga telah didorong untuk memilah sampah plastik, kertas, maupun organik. Namun, tetap terdapat hambatan berupa minimnya akomodasi penampungan sampah nan sudah dipilah.

"Kalau masalah lingkungan ini sebenarnya sudah dilakukan pendampingan. Warga diminta memilah sampah plastik, kertas, maupun organik. Tetapi saya memandang tetap ada kelemahan, ialah belum adanya akomodasi tempat untuk menampung sampah nan sudah dipilah," kata Bahtiyar dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).

Politikus Partai Gerindra itu menilai, persoalan sampah perlu mendapat perhatian serius mengingat volumenya di Surabaya mencapai 1.000 hingga 1.500 ton per hari. Ia pun mendorong Pemkot melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun biaya kelurahan untuk menyediakan akomodasi pendukung.

Jika keahlian anggaran wilayah terbatas, pengadaan sarana tersebut bisa melibatkan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan alias Corporate Social Responsibility (CSR).

Bahtiyar menegaskan, edukasi kepada masyarakat tidak boleh berakhir pada rayuan memilah sampah. Warga juga perlu mendapatkan pembinaan dan praktik langsung agar limbah nan dikelola bisa menghasilkan nilai tambah ekonomi.

"Jangan sampai penduduk hanya disuruh memilah dan mengelola sampah, tetapi tidak ada akibat ekonominya. Pemerintah kota kudu memberikan edukasi, pembinaan, apalagi perangkat pencacah alias perangkat pengolahan sehingga sampah ini bisa menjadi produk nan berbobot ekonomis," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menilai pemerintah perlu menyiapkan pasar bagi produk hasil pengolahan sampah melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Langkah itu krusial agar penduduk tidak kesulitan memasarkan hasil olahannya.

"Ketika sudah menjadi nilai ekonomis, saya berambisi sudah ada pasar nan ditunjuk. Jangan sampai mereka mencari-cari lagi. Pemerintah kota kudu bekerja sama dengan pihak ketiga agar hasil pengelolaan sampah penduduk bisa terserap," katanya.

Bahtiyar mengusulkan agar konsep ini dimulai melalui percontohan di tingkat RW. Sebagian besar RW di Surabaya sudah mempunyai sekretariat nan dapat dimanfaatkan sebagai pusat edukasi dan pengolahan sampah berbasis masyarakat.

"Kita tidak bisa langsung di 1.300 RW. Bisa dimulai dari beberapa RW percontohan dulu. Kalau berhasil, berjenjang bisa diperluas. Karena nyaris 90 persen RW di Surabaya sudah mempunyai sekretariat nan bisa menjadi pusat edukasi," jelasnya.

Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) nan mendampingi Kampung Pancasila hingga tingkat RT juga perlu diperkuat. Pendampingan tidak cukup hanya sosialisasi, tetapi kudu sampai tahap produksi berbobot jual.

"Kalau hanya diminta mengumpulkan, penduduk bakal acuh. Tapi jika ada pengelolaannya dan menjadi nilai ekonomis, saya percaya penduduk bakal berebut untuk mengelola sampah. Karena banyak turunannya, tidak hanya botol plastik, tapi juga sisa makanan, apalagi puntung rokok pun bisa diolah," terangnya.

Bahtiyar berambisi tahun 2026 menjadi momentum penyusunan model pengelolaan berbasis Kampung Pancasila. Dengan demikian, mulai 2027 program tersebut dapat diterapkan serentak untuk menekan volume sampah nan masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

"Semangat kami, Kampung Pancasila ini jangan hanya menjadi aktivitas edukasi. Tetapi juga menjadi aktivitas ekonomi kerakyatan berbasis lingkungan nan hasilnya bisa dinikmati langsung oleh warga," pungkasnya.

(anl/ega)