BNPB: Dana Pemulihan Bencana Sumatera Rp100,1 Triliun Siap Digunakan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto(Yasuyoshi CHIBA / AFP)

PEMERINTAH pusat berbareng Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui pengucuran biaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi wilayah Sumatra sebesar Rp100,1 triliun untuk pagu anggaran tiga tahun (2026-2028). Dana jumbo tersebut bakal didistribusikan melalui kementerian dan lembaga mengenai guna mempercepat fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto, menjelaskan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk perbaikan prasarana makro, perumahan, pemulihan ekonomi, serta mitigasi lingkungan di tiga provinsi terdampak utama, ialah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Artinya kementerian nan selama ini menunggu, sekarang sudah mulai bisa bekerja lagi,” ujar Suharyanto di hadapan masyarakat di GOR Aceh Tamiang saat menghadiri aktivitas penyerahan support biaya stimulan rumah rusak tahap III termin 1, Senin (22/6/2026).

Suharyanto menggarisbawahi bahwa anggaran Rp100,1 triliun ini berada di luar Dana Siap Pakai (DSP) penanganan darurat nan dikelola langsung oleh BNPB.

Secara nasional, BNPB dibekali DSP sekitar Rp4 triliun, di mana sebagian di antaranya dialokasikan untuk penanganan logistik, Dana Tunggu Hunian (DTH), serta biaya stimulan rumah rusak ringan dan sedang di Sumatera.

"Kami memastikan biaya tersebut digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui pendampingan teknis kepada pemerintah daerah, pengawasan pengedaran bantuan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga," tegasnya.

Memasuki bulan ketujuh pascabencana, Kepala BNPB memastikan seluruh provinsi di Sumatera sudah melepas status tanggap darurat dan sekarang berada pada fase transisi darurat menuju pemulihan. Salah satu indikatornya adalah rampungnya 99,9 persen pembangunan kediaman sementara (huntara) dari sasaran total nan melampaui 20.000 unit.

“Yang tetap dalam progress, menurut info nan kami punya, adalah huntara untuk penduduk terdampak nan tidak mempunyai kewenangan atas tanah dan gedung alias nan statusnya menyewa,” jelas Suharyanto.

Kini, konsentrasi penanganan beranjak pada pembangunan kediaman tetap (huntap) dengan sasaran keseluruhan mencapai 39.000 unit.

Proses eksekusinya dibagi menjadi dua skema: huntap komunal alias terpusat nan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR/PKP), serta huntap mandiri/insitu di lahan milik penduduk nan dibangun oleh BNPB. Saat ini, BNPB mencatat telah mulai mengonstruksi sekitar 900 unit rumah mandiri.

Penyaluran Dana Stimulan dan Evaluasi Lapangan

Paralel dengan pembangunan fisik, program jaring pengaman sosial juga terus digulirkan. Bantuan DTH sebesar Rp1,8 juta per tiga bulan telah didistribusikan kepada ribuan kepala family dan diperpanjang hingga enam bulan. Sementara itu, biaya stimulan rumah rusak telah memasuki tahap ketiga di Aceh Tamiang dan tahap kedua di Aceh Utara.

Pemerintah menegaskan tidak bakal mengabaikan penduduk penyintas dan siap merespons permintaan tambahan anggaran dari kepala wilayah selama lolos proses verifikasi.

“Kita memang banyak kekurangan, kelemahan. Saya sebagai Kepala BNPB mengakui itu. Tetapi kami punya tekad memperbaiki kekurangan dan kelemahan itu dan berupaya membantu masyarakat,” pungkas Suharyanto. (Faj)