DPR Rapat Bahas Pansus RUU Pemilu Pekan Depan

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengaku pihaknya bakal segera menggelar rapat ketua untuk membahas rencana pembentukan panitia unik (pansus) RUU Pemilu pekan depan.

Dasco mengatakan rapat tersebut digelar berbarengan dimulainya masa sidang DPR usai reses.

"Kami bakal rapimkan dan bamuskan hari Selasa besok, kelak soal itu," ujar Dasco usai Rapat Nota Keuangan RAPBN 2027 di kompleks parlemen, Jumat (14/8).

Pansus adalah tim lintas komisi nan dibentuk untuk membahas agenda legislasi alias undang-undang. Pansus berbeda dengan panja nan terbatas hanya dalam satu komisi.

Pansus diperlukan lantaran satu undang-undang melibatkan rumor nan bergesekan dengan komisi lain.

Dasco menambahkan, semua fraksi di DPR telah bermufakat RUU Pemilu bakal segera dibahas secara terbatas. Dia mengakui rencana kunjungan alias safari ke partai non parlemen untuk membahas RUU tersebut belum dilakukan selama masa reses lantaran kesibukan.

Selain membahas rencana pembentukan Pansus, Dasco menyebut DPR juga bakal mulai membahas rencana seleksi panitia penyelenggara pemilu.

"Nah, sehingga di minggu depan itu bakal mulai dilakukan, dan kita menyambut kemungkinan pansel dari KPU nan bakal dimulai pada bulan Oktober," katanya.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda sebelumnya mengaku belum mendapat lampu hijau dari ketua DPR untuk mulai membahas secara resmi revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Namun, Komisi II telah melakukan ijtihad politik dengan menggelar rapat audiensi dengan para master dan pemerhati pemilu. Hasilnya, pihaknya telah menyusun 28 DIM RUU nan telah diserahkan ke masing-masing fraksi.

Namun, rapat-rapat dan penyusunan DIM itu di luar prosedur resmi penyusunan RUU. Sebab, pembahasan secara resmi mestinya dimulai dengan pembentukan Panja sebelum melibatkan masyarakat luas.

"Kita lakukan per dua minggu di Komisi II DPR RI agar memenuhi meaningful participation sebagaimana perintah dalam beragam putusan MK, kami memberanikan diri menyusun daftar inventarisir masalah," katanya.

(thr/isn)