Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah menuntaskan Rapat Koordinasi Penanganan Pascabencana Sumatra di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (25/2026). DPR dan pemerintah menyepakati sejumlah perihal dalam rakor tersebut.
"Dan kami tadi sudah membahas tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra nan sudah disetujui oleh Bappenas dan juga alhamdulillah anggrarannya telah disetujui pemerintah. Sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitas dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja kementerian/lembaga bisa melangkah dengan baik," ujar Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra DPR nan juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam konvensi pers.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera nan juga Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melaporkan dua perihal dalam rakor tersebut. Pertama, update situasi. Kedua, rencana pemerintah ke depan, terutama persetujuan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.
Tito menjelaskan, tahapan pertama nan dilakukan pemerintah setelah ada musibah adalah tanggap bencana. Seluruh kementerian/lembaga (K/L) hingga pemerintah wilayah bergerak di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Tito pun mengeklaim termitigasi dengan baik.
Setelah itu, menurut dia, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dibentuk 8 Januari 2026. Tito mengaku koordinasi dilakukan dengan semua K/L dan pemda.
"Ini progresnya cukup baik. Pemerintahan kabupaten nan tadinya ada nan tidak jalan, semua jalan semua. Kecamatan sudah. Kantor desa ada beberapa nan terdampak meskipun operasional sudah melangkah tapi tetap ada nan di huntara (hunian sementara), di rumah kades, dan lain-lain," kata Tito.
Eks Kapolri itu pun memastikan jasa listrik, BBM, hingga internet sudah melangkah lancar. Kecuali beberapa desa nan terisolasi lantaran jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah dan Tapanuli Tengah.
"Rumah sakit dan puskesmas relatif semua sudah baik, tapi bakal dioptimalkan lagi oleh Menteri Kesehatan. Ada beberapa puskesmas pembantu nan jadi masalah," ujar Tito.
Dia pun menyebut akses jalan nasional dan jembatan nasional terhubung. Akan tetapi ada hambatan di Aceh (Bireun dengan Gayo Leus) dan di Sumatra Utara (Tapanuli Tengah).
"Tapi di Sumbar semua lancar. Kemudian jembatan nasional juga baik terhubung meskipun terhubung menggunakan bailey, perintis, armco, gantung, tapi fungsional untuk mobilitas. Ada beberapa jembatan wilayah nan belum," kata Tito.
Mantan Kepala BNPT itu lantas menjelaskan pembelajaran di 4.922 sekolah nan tersebar di tiga provinsi. Menurut Tito, ada beberapa sekolah nan ada melakukan aktivitas belajar mengajar di tenda.
"Dan terutama di wilayah nan dia kudu direlokasi. Ini nan tadi kita bicarakan mengenai kesiapan tempat untuk relokasinya. Ada nan menumpang di sekolah nan lain, ada juga nan di kelas darurat. Itu ada beberapa. Tapi kebanyakan sudah di sekolah masing-masing. Nah ini progres-progres nan baik ini, termasuk juga nan sudah di huntara dari BNPB," ujar Tito.
Lebih lanjut, dia mengatakan, pemerintah bakal melakukan proses menuju pemulihan permanen. Untuk itu, pemerintah meluncurkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.
"Rencana induk direkap dari seluruh kabupaten/kota, provinsi, dan K/L. Setelah itu disandingkan, dari Bappenas, kami satgas ikut dalam menyesuaikan, bakal diselesaikan dalam waktu tiga tahun. Tahun 2026, tahun 2027, dan tahun 2028," kata Tito.
Total bakal ada sebanyak 11.512 aktivitas meliputi pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan lain-lain. Kemudian dibuat skala prioritas dan bakal dimulai pengerjaannya tahun ini.
"Sudah kami usulkan dan alhamdulillah sudah disetujui dan tadi laporkan kepada satgas DPR nan dipimpin Profesor Dasco, alhamdulillah juga didukung, itu nilainya Rp 100,166 triliun selama tiga tahun," kata Tito.
"Untuk tahun 2026 totalnya Rp 38,9 triliun, kemudian tahun 2027 Rp 32,9 triliun, dan tahun 2028 Rp 28,2 triliun. Totalnya 100,1 T. Nah inilah kira-kira anggarannya dan itu sudah dibagi-bagi K/L. Memang nan terbesar itu adalah prasarana di Kementerian PU totalnya Rp 69 triliun selama tiga tahun," lanjutnya.
(miq/miq)
Addsource on Google
[Gambas:Video CNBC]
2 minggu yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·