DPN GPANN Resmi Dilantik, BNN Dukung Peluncuran Satgas Antinarkoba hingga Tingkat Desa

Pelantikan Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Pemuda Antinarkoba Nasional (DPN GPANN) di Ballroom Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Sabtu (1/8).(MI/HO)

DEWAN Pimpinan Nasional Gerakan Pemuda Antinarkoba Nasional (DPN GPANN) resmi dilantik dalam sebuah seremoni di Ballroom Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Sabtu (1/8). Momentum ini menandai lahirnya aktivitas kepemudaan nasional nan berkomitmen penuh memperkuat upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) demi mewujudkan Indonesia Bersih dari Narkoba (Bersinar) dan menyongsong Indonesia Emas 2045.

Dalam rangkaian pelantikan tersebut, DPN GPANN memperkenalkan enam program unggulan nan dirancang untuk menyentuh beragam lapisan masyarakat. Salah satu program prioritasnya adalah pembentukan Satgas Anti Narkoba Nasional nan bakal beraksi secara berjenjang dari tingkat pusat hingga ke pelosok desa.

Dukungan terhadap langkah GPANN datang langsung dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal ini ditegaskan melalui penandatanganan sertifikat peluncuran program oleh Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN, Brigjen Pol. Dr. Riki Yanuarfi, S.H., M.Si., berbareng tokoh lintas lembaga seperti Dr. Wawan Hari Purwanto (BIN), Prof. Dr. Ilyas Indra (Ketua Dewan Pembina GPANN), Hasan Amirin Damar Jati (Ketua Umum GPANN), dan Sa'ad Budiman Lubis (Ketua Umum DPP KNPI).

Mitra Strategis Pemerintah

Ketua Umum DPN GPANN, Hasan Amirin Damar Jati, dalam pidato perdananya menegaskan bahwa organisasi ini datang bukan untuk mengambil alih peran abdi negara penegak norma alias pemerintah. Sebaliknya, GPANN memosisikan diri sebagai mitra strategis nan memperkuat aktivitas nasional melawan narkotika.

"GPANN datang untuk mendukung dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun aktivitas nasional melawan penyalahgunaan narkotika hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dari pusat hingga desa," ujar Hasan.

Senada dengan perihal tersebut, Ketua Umum DPP KNPI Sa'ad Budiman Lubis menyoroti urgensi pembentukan satgas hingga tingkat desa, berkaca pada masifnya peredaran narkoba di wilayah seperti Sumatera Utara. Menurutnya, partisipasi masyarakat di tingkat akar rumput adalah kunci pencegahan nan efektif.

Zona Merah dan Modus Baru

Brigjen Pol. Dr. Riki Yanuarfi dari BNN memaparkan tantangan berat nan dihadapi Indonesia saat ini. Ia mengungkapkan adanya sepuluh wilayah nan menjadi konsentrasi utama alias "zona merah" lantaran posisinya sebagai jalur masuk narkotika internasional.

Riki juga memperingatkan munculnya modus baru penyalahgunaan narkotika melalui produk legal, seperti cairan rokok elektronik (vape) nan mengandung unsur terlarang dengan aroma buah-buahan. "Kewaspadaan masyarakat kudu terus ditingkatkan lantaran jaringan narkotika terus beradaptasi," tegasnya.

Ketahanan Nasional dari Desa

Dukungan juga mengalir dari Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Ir. H. Ahmad Riza Patria, M.B.A. Melalui pesan video, dia mengapresiasi inisiatif GPANN nan menyasar desa sebagai pedoman pertahanan. Menurutnya, keterlibatan pemuda di desa bakal memperkuat ketahanan sosial nasional.

Pejabat BIN, Dr. Wawan Hari Purwanto, menambahkan bahwa pengawasan jalur lintas negara kudu dibarengi dengan pembangunan ketahanan family dan pendidikan. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina DPN GPANN, Prof. Dr. Ilyas Indra, mengingatkan agar GPANN tidak sekadar menjadi organisasi seremonial, melainkan kudu memberikan akibat nyata nan berkelanjutan.

Dengan semangat "Bersatu, Bergerak, Berjuang Melawan Narkoba," DPN GPANN berkomitmen menjalin kerjasama lintas sektor, mulai dari BNN, BIN, Polri, hingga bumi usaha, untuk memastikan masa depan generasi bangsa terlindungi dari ancaman narkotika. (Z-1)