DPD RI Usulkan Kenaikan Transfer ke Daerah Jadi Rp780,22 Triliun di RAPBN 2027

Komite IV DPD RI mengusulkan kenaikan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp45,22 triliun dalam RAPBN 2027.(Dok. TvParlemen)

KOMITE IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan agar pemerintah meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2027 menjadi Rp780,22 triliun. Usulan ini mencakup tambahan sebesar Rp45,22 triliun dari pagu awal nan ditetapkan pemerintah sebesar Rp735 triliun.

Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, menyatakan bahwa tambahan anggaran tersebut tetap berada dalam rentang pemisah atas alokasi TKD nan ditetapkan pemerintah. Ia menegaskan bahwa sumber biaya tambahan ini dapat diambil dari shopping persediaan pemerintah pusat nan mencapai Rp616,77 triliun.

"Tambahan Rp45,22 triliun ini tidak menambah utang dan tidak menambah defisit," ujar Ahmad dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/9).

Menurutnya, biaya tersebut sangat krusial bagi wilayah untuk mengantisipasi akibat musibah serta membiayai pelayanan publik.

DPD menyoroti tren penurunan porsi TKD dalam struktur shopping negara nan menyusut dari 28,24% pada 2023 menjadi hanya 17,94% pada 2027. Sebaliknya, porsi shopping pemerintah pusat justru meningkat signifikan hingga 82,06%. Ahmad menilai ketimpangan ini membatasi ruang fiskal 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota di Indonesia.

Selain itu, DPD mengkritisi besarnya anggaran kembang utang 2027 senilai Rp650,31 triliun nan nyaris menyamai total alokasi TKD. Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) nan diproyeksikan hanya Rp63 triliun, turun 60% dibanding 2025, juga menjadi catatan serius bagi DPD RI.

Merespons usulan tersebut, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyambut baik pertimbangan DPD RI. Ia menilai masukan tersebut disampaikan pada momentum nan tepat lantaran pemerintah dan DPR RI sedang dalam tahap pembahasan RAPBN 2027.

“Pertimbangan-pertimbangan ini bakal menjadi masukan nan sangat kami perhatikan dan menjadi bagian dari pembicaraan dengan DPR RI,” kata Suahasil. Pemerintah berkomitmen memastikan aspirasi wilayah tetap menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional. (Z-10)