DPD Minta Penyesuaian Dana Transfer Daerah Jangan Korbankan Layanan Pendidikan dan Infrastruktur

DPD RI (Foto: Okezone)

JAKARTA – Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin meminta pemerintah agar kebijakan penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD) tetap memprioritaskan ketercukupan jasa dasar masyarakat di daerah.

Adapun Sultan mengapresiasi besarnya alokasi shopping pemerintah pusat nan disalurkan ke tingkat wilayah dan desa melalui beragam program prioritas. Kendati demikian, dia menggarisbawahi pentingnya menjaga keahlian fiskal wilayah agar penyediaan akomodasi publik tidak terganggu.

"DPD RI mengapresiasi besarnya shopping pemerintah pusat nan dialokasikan ke wilayah dan desa melalui beragam program prioritas. Kebijakan penyesuaian Dana Transfer ke Daerah kudu tetap mempertimbangkan kebutuhan dan keahlian wilayah dalam menyediakan jasa dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," kata Sultan dalam Pidato Pengantar Ketua DPD RI pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).  

Menurut Sultan, tiga sektor vital, ialah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, merupakan fondasi utama nan paling rentan terdampak jika penyesuaian anggaran tidak dikalkulasi secara matang.

Sultan menekankan bahwa instrumen TKD mempunyai peran strategis nan lebih luas dari sekadar penyaluran anggaran rutin bulanan.

"Dana Transfer ke Daerah bukan sekadar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan," tegas Sultan.