DOKU Ungkap Tantangan Pembayaran Bisnis Menengah di Era Digital

Jakarta -

Pertumbuhan upaya digital membikin kebutuhan perusahaan terhadap sistem pembayaran ikut berubah. Bagi upaya menengah dan local brand nan tengah berkembang, kebutuhan tersebut tak lagi sebatas menyediakan metode pembayaran, tetapi juga gimana sistem dapat mengikuti skala operasional bisnis.

Head of SME Business DOKU, Hasto Kusumo menilai salah satu persoalan nan tetap terjadi adalah penyamarataan kebutuhan pembayaran berasas skala bisnis. Menurutnya, kebutuhan upaya mikro dan perusahaan nan sudah berkembang mempunyai tingkat kompleksitas nan berbeda.

"Yang sering orang lupakan adalah menganggap kebutuhan pembayaran itu sama di semua tingkat, sebagai penyelenggara jasa finansial nan highly-regulated sering kali menyamaratakan solusi nan ditawarkan nan berakibat pada penerapan level izin nan sama. nan pada kenyataannya kebutuhan di level mikro adalah kemudahan menerima pembayaran, mereka tidak mau proses nan merepotkan, di level lebih tinggi kebutuhan solusi pasti lebih kompleks, jadi izin nan diterapkan juga kudu lebih rigid," ujar Hasto kepada detikcom beberapa waktu lalu.

Menurut Hasto, perbedaan kebutuhan tersebut perlu dilihat seiring dengan perkembangan bisnis. Semakin besar skala usaha, semakin kompleks pula kebutuhan pembayaran, mulai dari pengelolaan transaksi hingga proses settlement dan rekonsiliasi.

Pengalaman Lintas Industri Jadi Bekal

Perspektif tersebut turut dipengaruhi pengalaman Hasto nan sebelumnya berkarier di sejumlah industri digital, mulai dari telekomunikasi, e-commerce, hingga digital identity.

Menurut Hasto, pengalaman di industri telekomunikasi membuatnya memahami bahwa skala dan reliabilitas merupakan perihal nan tidak bisa ditawar. Sementara di e-commerce, dia memandang langsung gimana ketergantungan pada satu channel bisa menjadi akibat bisnis.

"Di digital identity, saya belajar bahwa kepercayaan itu hasil dari sistem nan dirancang dengan baik bukan hanya gimmick marketing," kata Hasto.

Pengalaman tersebut kemudian diterapkan dalam memandang kebutuhan merchant dengan karakter upaya nan beragam. Menurut Hasto, kebutuhan merchant dapat dimulai dari perihal sederhana seperti menerima pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) hingga kebutuhan nan lebih kompleks untuk upaya dengan banyak cabang.

"Kami melayani beragam macam industri dari nan mikro sampai dengan local brand dengan ratusan cabang, nan kami lakukan adalah memberikan apa nan mereka butuhkan dari nan hanya sekedar menerima pembayaran QRIS, sampai dengan proses settlement secara otomatis untuk ratusan bagian mereka, jadi use-casenya sangat luas di SME ini dari nan paling sederhana sampai nan sampai serumit enterprise," tuturnya.

Salah satu pengalaman nan menurut Hasto cukup berkesan adalah ketika DOKU membantu jaringan bengkel nan mempunyai ratusan cabang. Melalui fitur split settlement, sistem pembayaran tidak hanya digunakan untuk menerima transaksi, tetapi juga membantu menyederhanakan alur finansial antarcabang dan instansi pusat.

"Merchant nan kami berkembang berbareng adalah salah-satu jaringan bengkel nan terdiri dari ratusan cabang. Dengan fitur split settlement kami, kami sukses membantu mereka untuk mensimplifikasi laporan alur finansial antar bagian dan juga di instansi pusat. Seringkali akibat nan diberikan oleh DOKU tidak langsung di sistem pembayarannya, tetapi mungkin lebih dari itu," ujar Hasto.

Keamanan dan Kemudahan Harus Berjalan Bersama

Ketika upaya berkembang dan volume transaksi meningkat, tantangan lain nan ikut muncul adalah keamanan. Semakin banyak transaksi, semakin krusial bagi upaya untuk mempunyai sistem nan dapat mengidentifikasi potensi fraud tanpa membikin pengguna kudu melewati terlalu banyak tahapan.

Hasto mengatakan keamanan dan kenyamanan dalam pembayaran digital tidak semestinya dipandang sebagai dua perihal nan saling bertentangan.

"Keamanan dan kenyamanan itu sering dianggap trade-off, padahal pendekatan nan tepat bukan 'makin ketat makin aman.' Kami memakai layered, risk-based approach - bukan satu checkpoint seragam untuk semua transaksi. Transaksi dengan pola normal nyaris tanpa bentrok tambahan; begitu ada anomali, lonjakan nominal, perangkat baru, letak tidak biasa, barulah lapisan verifikasi dan otentikasi dapat masuk secara adaptif. Proses pengamanan dilakukan tidak hanya pada saat transaksi terjadi, tetapi jauh sebelum itu, verifikasi merchant itu sendiri, serta post-monitoring juga dilakukan di sisi kami," jelasnya.

Menurut dia, perkembangan teknologi juga membikin sistem pembayaran perlu terus beradaptasi. Salah satunya melalui pemanfaatan artificial intelligence (AI), nan sekarang semakin banyak digunakan oleh pelaku bisnis.

"Mengingat saat ini audiens dan pelaku upaya sudah sangat familiar dengan kapabilitas AI, kami memfokuskan implementasinya bukan lagi sebagai gimmick fitur dasar, tapi langsung pada dua layer operasional esensial: perlindungan dan efisiensi. Kami mengembangkan teknologi nan AI-ready sehingga merchant nan operasionalnya menggunakan AI, sudah bisa menggunakan jasa kami apalagi untuk integrasinya," kata Hasto.

Bagi upaya nan tengah melakukan scale up, kebutuhan terhadap sistem pembayaran juga tidak berakhir pada keahlian menerima transaksi. Infrastruktur pembayaran perlu dapat mendukung operasional nan semakin kompleks sekaligus membantu upaya membangun kanal penjualan nan lebih mandiri.

Hal ini menjadi semakin relevan ketika local brand mulai memperluas pasar hingga ke luar negeri. Menurut Hasto, persiapan prasarana pembayaran sebaiknya dilakukan sejak awal, bukan ketika volume transaksi sudah terlanjur besar.

"Untuk upaya nan mulai berekspansi ke pasar internasional, prasarana pembayaran perlu dipersiapkan sejak awal, bukan setelah volume transaksinya besar. nan krusial bukan hanya bisa menerima pembayaran dari luar negeri, tetapi juga mendukung beragam metode pembayaran lokal, mata uang, settlement, rekonsiliasi, dan manajemen akibat di masing-masing pasar," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, ekspansi upaya sebaiknya tidak hanya dilihat dari peningkatan penjualan. Pelaku upaya juga perlu memastikan fondasi operasional dan finansial bisa mengikuti pertumbuhan tersebut.

"Pelaku upaya juga perlu memandang ekspansi bukan sekadar memperluas penjualan, tetapi membangun fondasi nan bisa scalable. Mulai dari pasar nan paling relevan, pahami perilaku konsumennya, dan pastikan operasional serta cash flow siap mengikuti pertumbuhan," kata Hasto.

"Jadi jangan hanya mengejar growth, bangun sistem nan bisa menopang growth tersebut. Pertumbuhan nan sehat adalah ketika penjualan meningkat, tetapi margin, cash flow, operasional, dan pengalaman pengguna tetap terjaga," lanjutnya.

Membangun Ekosistem Digital nan Lebih Matang

Di tengah tingginya penggunaan pembayaran digital di Indonesia, Hasto memandang perjalanan menuju ekosistem nan betul-betul matang tetap berlangsung. Tingginya mengambil QRIS, menurutnya, baru menjadi salah satu parameter dari perkembangan tersebut.

"Secara metrik volume dan mengambil QRIS, kita memang terlihat sangat tinggi. Tapi secara prasarana ekosistem, kita tetap di tahap awal. Cashless society nan matang bukan sekadar soal orang bayar tanpa duit fisik. Ini tentang seberapa dalam prasarana digital tersebut terintegrasi ke workflow bisnis," jelasnya.

Selain itu, dia memandang tantangan berikutnya adalah gimana upaya menengah dan local brand dapat semakin berdikari secara digital. Mulai dari mempunyai kanal penjualan sendiri, mengelola arus kas, hingga mengantisipasi akibat fraud.

"Tantangannya sekarang adalah gimana local brand bisa membangun kanal penjualan berdikari (owned channel), mengelola cash flow, dan memitigasi fraud secara independen. Di sinilah segmen upaya menengah bakal menjadi motor penentunya. Jika mereka bisa berdikari secara digital, barulah kita bisa bicara soal ekosistem nan betul-betul mature," pungkas Hasto.

(prf/ega)