Ditjen Dukcapil Terbitkan 3.055 Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT

Penanganan akibat gempa bumi nan mengguncang area Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, terus bergerak cepat. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 3.055 arsip kependudukan milik penduduk terdampak musibah sukses diterbitkan ulang hingga Selasa (25/8) pukul 22.30 WITA. Angka ini terus bertambah lantaran pelayanan di lapangan tetap terus berlangsung

Gempa bermagnitudo 7.7 SR nan berpusat di Kabupaten Nagekeo pada 15 Agustus 2026 pukul 04.58 WIB tersebut menyebabkan lebih dari 100 orang lebih meninggal dunia, 1.603 orang luka-luka, lebih dari 180 ribu penduduk mengungsi

Untuk membantu masyarakat nan terdampak musibah di NTT, Ditjen Dukcapil Kemendagri membentuk Tim Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi NTT nan diterjunkan di 7 Kabupaten, mulai tanggal 24 Agustus 2026.

Selama 2 hari penyelenggaraan jemput bola jasa Adminduk di letak bencana, Ditjen Dukcapil Kemendagri telah menerbitkan 3.055 arsip kependudukan dan pencatatan sipil.

Capaian publikasi arsip sejumlah tersebut merupakan hasil kerja keras Tim Tanggap Darurat Ditjen Dukcapil nan didukung penuh Dinas Dukcapil setempat nan diterjunkan secara serentak di 7 kabupaten terdampak, ialah di Kabupaten Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, Sikka, dan Manggarai Barat.

Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan, pemulihan arsip manajemen kependudukan di letak musibah menjadi kebutuhan mendesak agar penduduk pengungsi tidak kehilangan hak-hak dasarnya.

"Dokumen kependudukan seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga sering kali lenyap alias rusak tertimbun gedung saat musibah terjadi. Padahal, berkas tersebut merupakan kunci utama bagi penduduk untuk mengakses support logistik, jasa kesehatan, hingga rehabilitasi pemukiman. Negara datang langsung ke posko pengungsian agar urusan adminduk penduduk bisa selesai di tempat tanpa pungutan biaya," ujar Teguh Setyabudi nan kembali berada di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Rabu (26/8).

Langkah jemput bola ini juga menjadi solusi atas lumpuhnya sebagian jasa Dukcapil di wilayah akibat gempa. Di beberapa kabupaten, ruang server instansi Dukcapil ambruk, sejumlah komputer, printer, dan perangkat perekam KTP-el rusak berat, sementara jaringan listrik dan internet di beberapa kecamatan sempat terputus total sehingga akses jasa ke instansi kecamatan tidak dapat dilakukan.

Kondisi inilah nan mendasari Ditjen Dukcapil membawa langsung peralatan portabel dan jaringan internet satelit ke tengah letak pengungsian, alih-alih menunggu penduduk datang ke instansi nan justru banyak nan tidak lagi bisa beraksi normal.

Teguh menyampaikan bahwa pola mobilitas petugas di lapangan disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran kantong pengungsian.

"Setiap tim lapangan dibekali perangkat perekaman dan pencetakan portabel, pasokan blangko KTP-el, hingga jaringan internet satelit. Kami tidak membuka jasa tetap menunggu masyarakat datang, melainkan menyisir posko-posko pengungsian dan desa terdampak agar pencetakan KTP elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, maupun arsip kependudukan lainnya bisa langsung diserahkan kepada pemohon," kata Dirjen Teguh.

Bagi masyarakat, kehadiran jasa jemput bola ini memberi faedah nan langsung terasa. Warga tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh menuju instansi kecamatan alias kabupaten nan sebagian kondisinya justru rusak akibat gempa, tidak dipungut biaya sepeser pun, dan tidak kudu mengantre berhari-hari di tengah kondisi pengungsian nan serba terbatas.

Dokumen nan diterbitkan hari itu juga bisa langsung digunakan penduduk untuk beragam keperluan mendesak pascabencana, seperti syarat pengambilan support logistik dan support sosial, pendaftaran jasa kesehatan dan pengobatan di posko medis, pendaftaran ulang sekolah anak-anak korban gempa, hingga pengurusan klaim support perbaikan rumah dan proses rehabilitasi permukiman di kemudian hari.

Untuk mendapatkan jasa ini, penduduk cukup mendatangi posko pengungsian alias tenda pelayanan adminduk terdekat selama periode penyelenggaraan 24–27 Agustus 2026 tanpa perlu mendaftar terlebih dahulu. Petugas bakal melakukan verifikasi info kependudukan penduduk meski arsip bentuk seperti KTP-el lama alias Kartu Keluarga telah lenyap alias rusak. Masyarakat nan memerlukan info lebih lanjut dapat menghubungi Halo Dukcapil 168, mengakses laman dukcapil.kemendagri.go.id, alias menyampaikan kejuaraan melalui kemendagri.lapor.go.id.

Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam, nan memimpin langsung tim pelayanan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, menambahkan, selain melayani publikasi arsip darurat secara langsung, Ditjen Dukcapil menyerahkan hibah peralatan dan logistik blangko KTP-el kepada dinas setempat.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan Dinas Dukcapil di wilayah terdampak musibah gempa ini tetap mempunyai kapabilitas operasional nan memadai guna melanjutkan pemulihan arsip penduduk selama masa tanggap darurat berlangsung, apalagi setelah tim pusat menyelesaikan masa tugasnya di lapangan.

Selain itu, Kasubdit Keamanan Informasi Adminduk pada Direktorat IDKN, Mensuseno serta tim teknis nan bertindak sebagai pemasok juga melakukan jasa pendaftaran Perlinsos di Desa Robo, Kecamatan Welak, Manggarai Barat sejak Selasa (25/8) kemarin. Huingga hari ini pendaftaran Perlinsos tersebut tetap berjalan dan lebih dari 100 KK telah sukses mendaftar Perlinsos Digital.