Dipimpin Dasco, DPR-Pemerintah Koordinasi Ekonomi Yakinkan Investor dan Publik

Jakarta -

Pimpinan DPR RI dan sejumlah menteri menggelar rapat selama 1,5 jam membahas pertumbuhan ekonomi hingga kebijakan-kebijakan pemerintah. Rapat tersebut digelar untuk meyakinkan penanammodal dan publik terhadap kebijakan pemerintah, khususnya di sektor migas dan minerba.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan rapat berjalan sejak pagi tadi. Rapat digelar berbareng Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria, serta Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

"Diskusi pada hari ini adalah kami melakukan koordinasi gimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi, sekaligus bakal membicarakan tata kelola ekspor nan bakal dilakukan oleh DSI, nan di bawah Danantara ataupun tata kelola SDM nan di bawah Kementerian ESDM, kemudian kami juga berbincang gimana membikin aturan-aturan untuk percepatan percepatan izin investasi," kata Dasco saat konvensi pers setelah rapat, Senin (8/6/2026).

Kemudian, Dony Oskaria menjelaskan mengenai tugas dan kegunaan DSI sebagai perantara tunggal sumber daya alam di Indonesia. Ia menekankan pihaknya bakal memastikan ekspor sumber daya alam Indonesia tidak terjadi under invoicing dan transfer pricing.

Selain itu, dia menyebut pihaknya juga bakal tetap menjalankan kontrak-kontrak nan sudah berjalan dengan seluruh pengusaha. Hanya saja, dia mengingatkan jangan sampai ada lagi under invoicing dan transfer pricing mengenai ekspor sumber daya alam Indonesia. Ia pun meminta pengusaha dan publik tidak cemas dengan kebijakan nan diambil pemerintah ini.

"Jadi buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia tidak perlu ada nan dikhawatirkan bahwa semua kontraknya melangkah dengan normal, kami hanya memastikan sampai dengan kelak kita menemukan pola nan lebih baik setelah 31 Desember tahun 2026," ucap dia.

Selanjutnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga memberikan kepastian nan sama kepada pengusaha, investor, dan publik. Ia menekankan gross split alias bagi hasil antara swasta dan pemerintah hanya bakal bertindak pada sektor minyak dan gas bumi, bukan minerba.

"Sistem di ESDM nan menganut ajaran Gross Split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar patokan dan pengarahan Bapak Presiden nan menganus kalkulasi Gross Split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini krusial saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa patokan nan sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu," jelas dia.

Kemudian, Bahlil juga meminta agar para pengusaha alias penanammodal tambang untuk tidak cemas lantaran tidak bakal ada perubahan patokan apapun. Ia hanya menyebut ada pemberian prioritas kepada UMKM dan sektor-sektor lain untuk menunjang hilirisasi.

"Bagi teman-teman nan pelaku upaya tambang nan existing sekarang, itu tidak ada perubahan patokan apa-apa. Nah, untuk nan ke depan kita bakal mempergunakan patokan nan sama juga. Cuma memang dalam undang-undang Minerba itu ada pemberian prioritas kepada UMKM dan beberapa sektor-sektor nan menjadi skala prioritas dalam rangka menunjang hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah," jelas Bahlil.

Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi juga meyakinkan para penanammodal dan publik bahwa pemerintah tidak tak bersuara saja dengan kondisi ekonomi saat ini. Ia menyebut pemerintah sudah melakukan langkah mengenai fiskal dan moneter negara, lampau hari ini juga bicara mengenai kebijakan di sektor daya dan sumber daya mineral.

"Sebagaimana nan kita sampaikan beberapa waktu nan lampau bahwa kita terus bekerja keras untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka menjaga ekonomi kita melangkah seperti nan kita harapkan. Memang kemudian berkenaan dengan masalah ekonomi ini banyak aspek jika hari Sabtu pagi kemarin kita mempererat memperkuat kerjasama antara Bank Indonesia selaku penanggung jawab moneter dan Menteri Keuangan selaku penanggung jawab fiskal. pada pagi hari ini kita berkoordinasi untuk perihal teknis berkenaan dengan sektor daya dan sumber daya mineral kita," ujar Pras.

Lebih lanjut, Pras juga menyebut per 1 Juni 2026 kemarin telah bertindak PP nomor 24 tahun 2026 nan mengatur tentang tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia. Ia menyebut pelaksana PP tersebut ialah PT DSI alias Danantara Sumber Daya Indonesia nan bekerja memonitor dengan sebaik-baiknya ekspor sumber daya alam Indonesia.

"Berkenaan dengan perihal tersebut juga maka dibutuhkan kerja sama nan erat, kebijakan-kebijakan nan saling mendukung dengan Pak Menteri ESDM dan tadi sudah disampaikan sekaligus menjawab beberapa isu, beberapa pertanyaan nan sesungguhnya tidak ada kebijakan tersebut oleh diambil oleh Kementerian ESDM tadi sudah di-jelaskan oleh beliau dan sekali lagi kami minta support kepada seluruh masyarakat seluruh pelaku pasar bahwa mari kita bersama-sama menciptakan suasana upaya nan kompetitif, suasana upaya nan eh terbuka semua tamata semua demi kepentingan bangsa dan negara kita," tutur dia.

(maa/gbr)