Digitalisasi Bantuan Sosial Diperluas ke 42 Daerah

Jakarta - Pemerintah melalui Komite Percepatan Transformasi Digital terus mematangkan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) alias digitalisasi bansos guna memperkuat kecermatan dan ketepatan sasaran support sosial. Sistem berbasis artificial intelligence (AI) tersebut ditargetkan mulai diterapkan secara nasional paling lambat akhir 2026.

Perlinsos digital merupakan portal pendaftaran dan sanggah bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan support sembako nan terintegrasi lintas kementerian dan lembaga. Sistem ini saat ini tengah diuji coba sebelum diperluas ke 42 kabupaten mulai 13 Mei 2026. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah berbareng Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, hari ini.

"(Digitalisasi) ini memang sangat krusial sehingga proses pengambilan keputusan basisnya kudu info akurat. Kami berterima kasih antar kementerian lembaga nan punya sekitar 27 ribu aplikasi sudah mulai tersambung," kata Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).

Menurut Luhut, sistem tersebut telah memanfaatkan teknologi pemindai wajah (face recognition) dan AI untuk meningkatkan pengesahan penerima support sosial. Teknologi itu sebelumnya telah diuji coba di Banyuwangi.

"Dengan face recognition nan sudah kita praktekkan juga di Banyuwangi dan rupanya sangat akurat," ujar Luhut.

Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto direncanakan meninjau langsung penyelenggaraan program tersebut di Banyuwangi, Surabaya, dan Bali pada Juni mendatang, termasuk mengecek proses pendaftaran dan sistem sanggah info penerima bantuan.

"Presiden bakal meninjau beberapa tempat kira-kira kita usulkan tanggal 8-9 Juni ini ada di Banyuwangi, Surabaya dan Bali. Kalau ini semua melangkah baik nan 42 Kabupaten, Presiden kelak roll out pada bulan Oktober alias November, paling lambat tahun ini saya kira secara nasional sudah bisa jalan," jelas Luhut.

Sementara itu, Mensos, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan sistem tersebut memungkinkan pemerintah memetakan profil penerima support secara lebih lengkap, termasuk kondisi sosial, aset, hingga info biometrik penerima manfaat.

"Dengan adanya digitalisasi Bansos ini kita lebih mengetahui profil dari penerima Bansos. Kita tidak hanya tahu asetnya alias juga mungkin kepemilikan rumahnya, tapi juga kita tahu biometriknya, kita bisa tahu wajahnya. Jadi teridentifikasi lebih komplit dengan digitalisasi Bansos," kata Gus Ipul.

Selain itu, pemerintah juga dapat mengetahui beragam jenis support nan diterima masyarakat, baik dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, maupun support non pemerintah.

"Sehingga kita bisa mengetahui setiap tahun penerima faedah ini menerima berapa besar bantuan-bantuan baik dari pemerintah maupun non-pemerintah," ujar Gus Ipul.

Dia menjelaskan aplikasi tersebut terhubung dengan beragam pedoman info pemerintah milik Kemensos, Dukcapil, BPS, PLN, BKN, Korlantas, BPJS, ATR/BPN serta sejumlah lembaga lain. Integrasi info itu diharapkan membantu pemerintah mengukur tingkat kepantasan penerima faedah sekaligus memantau proses menuju kemandirian family penerima bantuan.

"Sehingga kita bisa mengukur lebih jauh tentang family penerima faedah apakah mereka tetap layak alias memerlukan waktu untuk bisa menjadi family nan lebih mandiri. Jadi banyak faedah dari digitalisasi Bansos ini, utamanya untuk agar Bansos lebih tepat sasaran," jelas Gus Ipul.

Gus Ipul memastikan masyarakat prasejahtera dan lanjut usia nan belum terbiasa menggunakan smartphone tetap bakal mendapat pendampingan melalui pendamping sosial, relawan, hingga pemerintah wilayah sampai tingkat desa dan kelurahan.

"Pelan-pelan kelak jika sudah terbiasa, insyaallah makin hari makin banyak orang nan bakal memanfaatkan digitalisasi Bansos ini. Belum sempurna, tapi kudu dimulai," kata Gus Ipul.

Sementara itu, Ahli Kemiskinan sekaligus Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf mengapresiasi langkah pemerintah mengintegrasikan beragam info lintas kementerian dan lembaga untuk mendukung penyaluran bansos nan lebih akurat.

"Saya mau berterima kasih, lantaran selama 70 tahun Indonesia Merdeka baru kali ini info manajemen terintegrasi," tutupnya. (prf/ega)