Digitalisasi Bansos Diresmikan Prabowo November 2026, Ini Mekanismenya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menargetkan penerapan penuh sistem digitalisasi pendataan penerima program support sosial (bansos) termasuk penyalurannya pada November 2026.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDO) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, penerapan itu bakal diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto secara nasional, mencakup 541 kabupaten/kota.

"Nanti pada Oktober, November Presiden launching secara nasional untuk 541 kabupaten," kata Luhut seusai menggelar Rapat Koordinasi Piloting Digitalisasi Bansos di 42 kabupaten alias kota di Kantor DEN, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Luhut menegaskan, melalui program digitalisasi bansos ini, proses penyalurannya bakal lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Saat ini, sistem digitalisasi bansos ini sudah diuji coba di 42 kabupaten alias kota dengan cakupan penerima 35 juta orang.

Dalam program digitalisasi bansos, pemerintah membangun sistem perlinsos digital berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) nan mengintegrasikan identitas digital, pertukaran info antarinstansi, dan pembayaran digital. Verifikasi penerima dilakukan menggunakan biometrik wajah nan terhubung dengan info Dukcapil.

Melalui sistem ini, masyarakat nantinya dapat mengecek maupun mengusulkan bansos secara berdikari menggunakan NIK melalui portal resmi pemerintah.

Sistem bakal memverifikasi kepantasan penerima berasas info lintas lembaga seperti kepemilikan kendaraan, listrik rumah tangga, status ASN, hingga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah juga menyiapkan sistem sanggah bagi penduduk nan merasa layak menerima support namun belum terdaftar.

"Dengan begitu Presiden Prabowo bakal dapat info nan jeli dari sistem ini dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia," tegas Luhut.

Luhut menegaskan, digitalisasi bansos alias nan disebut pula sebagai Porta Perlinsos ini datang sebagai portal, bukan aplikasi, nan memungkinkan pendaftaran support sosial hanya dengan NIK dan verifikasi wajah.

Proses pendaftaran support sosial nan sebelumnya memerlukan hingga 200 hari sekarang dapat diselesaikan dalam hitungan menit, dengan akibat serupa mulai terlihat di Bali dan Surabaya. Biaya nan kudu ditanggung masyarakat, nan sebelumnya dapat mencapai Rp150.000, juga turun menjadi nyaris tanpa biaya.

Portal ini menyatukan info dari delapan kementerian/lembaga melalui Digital Public Infrastructure, sebagai pendekatan pertama nan diterapkan di Indonesia.Warga nan telah mempunyai Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat mengakses portal secara mandiri, sementara nan belum dapat dibantu melalui pemasok pendamping.

Inovasi ini ditopang oleh tiga fondasi digital public infrastructure, ialah identitas digital dan verifikasi biometrik untuk memastikan keaslian pemohon, pertukaran info pemerintah melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah nan menghubungkan info kependudukan, DTSEN, ketenagakerjaan, listrik, dan aset, serta pembayaran digital untuk penyaluran nan sigap dan transparan.

Sebagai langkah memastikan jasa menjangkau seluruh masyarakat, Kemensos berbareng kementerian/lembaga mengenai telah menyiapkan 60.000 pemasok pendamping untuk membantu pendaftaran sekaligus menutup kesenjangan literasi digital.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]