Di Era Algoritma, Bali Hadapi Tantamgan Batas Sakral dan Digital dalam Menjaga ‘Taksu’

Sedang Trending 1 jam yang lalu
Di Era Algoritma, Bali Hadapi Tantamgan Batas Sakral dan Digital dalam Menjaga ‘Taksu’ I Nengah Muliarta.(MI/RUTA SURYANA)

RIUH rendah jagat digital kerap kali berbenturan keras dengan kesunyian ruang sakral. Tengah seremoni Hari Media Sosial Nasional, Bali menghadapi paradoks besar mengenai langkah mempertahankan kesucian (taksu) kebudayaannya ketika setiap perspektif ritual sekarang dituntut untuk ramah terhadap algoritma global. 

Tantangan pelik ini mengemuka dalam wawancara dengan Koordinator Wilayah Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bali-Nusa Tengara (Nusra), I Nengah Muliarta di Denpasar, Rabu (10/6). Menurut Muliarta, media sosial telah mengubah lanskap sosiologis Bali secara radikal. Platform visual seperti Instagram dan TikTok memang sukses mengakselerasi ekonomi imajinatif serta memotong jalur birokrasi informasi. Namun, ada nilai mahal nan kudu dibayar ketika pemisah antara duniawi dan perihal sakral mulai kabur demi mengejar parameter digital berupa jumlah penayangan, kesukaan, dan interaksi.

Kata Muliarta, ada pergeseran orientasi nan cukup mengkhawatirkan lantaran pengarsipan budaya nan dulunya berfaedah sebagai media edukasi dan arsip sekarang mengalami penyempitan makna. "Ada pergeseran orientasi nan cukup mengkhawatirkan. Dulu, pengarsipan budaya berfaedah sebagai media edukasi dan arsip. Hari ini, atas nama tuntutan algoritma nan menyukai hal-hal instan dan estetis, ritual keagamaan kerap kali direduksi menjadi sekadar komoditas visual," ujar Muliarta.

Muliarta nan juga mantan wartawan VoA ini menilai perihal tersebut terjadi lantaran algoritma media sosial dirancang untuk merespons keterikatan audiens nan tinggi. Karakteristik ini memicu para pembuat konten, baik visitor maupun penduduk lokal, untuk terus mencari perspektif pandang nan paling eksotis meskipun kudu melanggar pemisah wilayah nan semestinya steril dari kamera. Akibatnya, taksu alias daya magis spiritual nan lahir dari ketulusan dan keheningan ritual perlahan terkikis oleh riuhnya hubungan di kolom komentar.

Penetrasi media sosial tidak hanya menyentuh ranah spiritual, melainkan juga merevolusi lembaga sosial paling mendasar di Bali, ialah banjar. Kehadiran banjar digital melalui grup pesan instan telah meningkatkan efisiensi koordinasi adat, walaupun efisiensi ini membawa akibat logis berupa kerentanan sosial. Kecepatan pengedaran info di media sosial sering kali tidak dibarengi dengan sistem verifikasi nan ketat. 

"Ketika ada rumor budaya alias kesalahpahaman antar-warga, digitalisasi membikin narasi tersebut menyebar dan membesar di luar kendali prajuru (pengurus) adat. Jika tidak diantisipasi, ruang digital justru bisa menjadi pemantik polarisasi nan merusak kohesi sosial nan selama ini dijaga oleh sistem banjar fisik," kata Muliarta secara kritis.

Menghadapi tantangan ini, Muliarta menegaskan bahwa solusi nan dibutuhkan tidak bisa lagi sekadar imbauan normatif, melainkan sebuah penemuan sistemik nan memadukan izin budaya dengan teknologi. Majelis Desa Adat(MDA)  bersama para pemangku kebijakan perlu merumuskan kodifikasi pedoman jelas mengenai batas ruang siber dalam aktivitas budaya, termasuk pemetaan tegas mengenai ritual nan boleh dipublikasikan untuk pariwisata dan ritual nan sepenuhnya berkarakter privat. Konsep luhur seperti Tri Hita Karana dan Tat Twam Asi kudu diintegrasikan sebagai fondasi literasi digital lokal agar kompetensi digital tidak hanya berkutat pada kecakapan teknis, melainkan pada pembangunan moralitas netizen.

Muliarta juga mengingatkan pentingnya peran media siber arus utama untuk tetap tegak berdiri sebagai penjernih info di tengah keruhnya narasi media sosial. Ketika ruang digital lokal dipenuhi oleh simpang siur info demi algoritma, kewartawanan nan berbobot kudu datang memberikan konfirmasi, kedalaman, dan kebenaran nan terverifikasi. 

"Menjaga taksu Bali di era digital bukan berfaedah kita kudu menutup diri dari teknologi. Sebaliknya, ini adalah tentang gimana kita mendikte algoritma tersebut agar bekerja demi kelestarian budaya kita, bukan justru budaya kita nan didikte dan diubah demi memuaskan kemauan algoritma," pungkas Muliarta. (H-2)

Selengkapnya
Sumber Media Indonesia
Media Indonesia