Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto meminta kepada jejeran kementerian/lembaga untuk mempermudah perizinan investasi. Permintaan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri seremoni penyerahan denda administratif dan pengamanan finansial negara serta penguasaan kembali area rimba nan digelar di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).
"Semua pejabat dari semua K/L, cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit," ujarnya.
"Pengusaha-pengusaha juga mengeluh mereka mau bekerja dan mereka mau investasi tapi kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun, sedangkan di negara lain dua minggu," lanjutnya.
Prabowo menekankan jika pemerintah kudu merujuk kepada negara tetangga.
"Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun. Regulasi sederhanakan. Kecenderungan izin adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk terus terang saja saya sampaikan untuk cari peluang. Ada nan kelak minta kickback, minta uang, agar izinnya dipercepat keluar. Sudah kita sederhanakan, ada K/L nan bikin lagi permen, pertek," katanya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk mengumpulkan master dalam rangka mempercepat deregulasi.
"Sederhanakan. Jangan persulit. Para pengusaha kudu dibantu, kudu didukung. nan bandel kita tertibkan, tapi nan baik, nan betul-betul mau bekerja ya kudu dibantu," ujar Prabowo.
"Banyak penanammodal dari luar negeri juga mengeluh di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali. Perizinan kadang-kadang ada nan gak masuk akal," lanjutnya.
Lebih lanjut, Prabowo mengaku memonitor masalah impor gas untuk rumah sakit.
"Dipersoalkan ini, itu, ini, itu, akhirnya suplai gas kita sangat tipis untuk rumah sakit. Hanya soal izin-izin," katanya.
(miq/miq)
Addsource on Google
[Gambas:Video CNBC]
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·