Demo di Kantor Gubernur Kaltim Berakhir Ricuh, Polisi Bubarkan Paksa Massa

Demo nan digelar sejumlah komponen masyarakat di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (21/4) malam, berhujung ricuh. Polisi membubarkan paksa massa setelah situasi memanas dan sebagian peserta tindakan bertindak anarkis.

Kericuhan terjadi di area Jalan Gajah Mada, tepatnya di sekitar Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Aparat kepolisian mengerahkan mobil water cannon untuk mengurai massa nan tetap memperkuat di lokasi, meski waktu tindakan dinilai telah melampaui batas.

Sejumlah peserta tindakan terlihat melempari petugas dengan batu dan botol minuman. Aksi tersebut memicu respons abdi negara untuk mengendalikan situasi agar tidak semakin meluas.

Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol. Endar Priantoro, mengatakan pembubaran dilakukan setelah kondisi di lapangan tidak lagi kondusif.

“Iya, pembubaran kami lakukan lantaran waktu penyelenggaraan tindakan sudah melampaui pemisah dan situasi di lapangan mulai tidak kondusif. Massa juga melakukan pelemparan batu dan botol ke arah petugas, sehingga kami kudu mengambil langkah tegas,” kata Endar di lokasi.

Menurut Endar, pihak kepolisian sebelumnya telah memberikan imbauan kepada massa agar membubarkan diri secara tertib.

“Kami sudah memberikan imbauan agar massa membubarkan diri secara tertib. Namun, lantaran tidak diindahkan, kami mengerahkan water cannon untuk mengurai massa,” lanjutnya.

Dalam proses pembubaran, polisi juga mengamankan sejumlah orang nan diduga terlibat dalam tindakan anarkis.

“Dalam aktivitas ini, kami juga mengamankan sejumlah peserta tindakan nan diduga melakukan tindakan pemberontak untuk proses lebih lanjut sesuai patokan nan berlaku,” tegasnya.

Sebelumnya, massa nan terdiri dari mahasiswa, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur, organisasi atlet disabilitas, hingga organisasi masyarakat, menggelar tindakan dengan melangkah kaki menuju Gedung DPRD Kaltim.

Mereka membawa spanduk, poster, serta beragam tulisan bersuara kritik terhadap pemerintah daerah. Jumlah massa nan terus bertambah membikin area sekitar DPRD Kaltim hingga Kantor Gubernur dipadati peserta aksi, dengan pengamanan ketat dari aparat.

Tak hanya bertindak di DPRD, massa juga bergerak ke Kantor Gubernur Kaltim. Dalam orasinya, mereka menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur nan dinilai belum transparan.

Massa menyampaikan tiga tuntutan utama, ialah mendesak audit menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah provinsi, pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meminta DPRD Kaltim mengoptimalkan kegunaan pengawasan.

Selain itu, massa juga menuntut keterbukaan seluruh kebijakan pemerintah agar dapat diaudit secara menyeluruh. Mereka menilai terdapat indikasi nepotisme dalam struktur kekuasaan di daerah.

Aksi kritik turut disampaikan melalui simbol visual, seperti spanduk bergambar tikus berdasi nan melambangkan dugaan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.