Deddy Sitorus Balas AHY: Jangan Menghasut!

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berbicara mengenai posisi PDIP dan mengatakan saat menjadi oposisi, kudu memberi kritik membangun serta tidak memecah belah bangsa. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus meminta AHY agar tak menghasut.

Mulanya, Deddy berbincang mengenai banyaknya tudingan terhadap PDIP menjadi dalang tindakan demonstrasi, hingga partai-partai mempertanyakan posisi PDIP di dalam alias luar pemerintah. Deddy mengungkit PDIP pernah dituding sebagai dalang demo pada 2025.

"Kan dulu 2025 juga kita dituding sebagai dalang demo. Sekarang juga dituding jadi dalang demo. Nah, tudingan-tudingan ini kan terbantahkan sendiri. Tahun 2025 tidak ada satu pun orang PDI Perjuangan alias mengenai dengan PDI Perjuangan nan diproses norma oleh aparat, ya. Jadi, dengan sendirinya kan terbantahkan itu oleh fakta," kata Deddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Deddy mengatakan perihal nan sama kembali terjadi pada tahun 2026. Dia mengatakan salah satu kader PDIP Andi Widjajanto dituduh menjadi dalang demo.

"Nah, sekarang sama saja. Dituduh-tuduh Andi Widjajanto. Bahkan seorang Menko seperti AHY ngomong, ya jangan menghasut," ujarnya.

"Ini lagi-lagi membuktikan bahwa memang berada di luar pemerintahan itu selalu mudah menjadi kambing hitam, ya," sambungnya.

Dia menilai tudingan terhadap Andi Widjajanto tidak mempunyai dasar norma dan hanya didasarkan pada asumsi. Menurutnya, pihak-pihak nan mempertanyakan posisi PDIP didasari oleh ketidakpuasan di dalam lingkungan pemerintahan.

"Saya memandang dalam kasus kenapa partai-partai lain ribut soal posisi PDI Perjuangan itu, ini kemungkinan besar ketidakpuasan di kalangan mereka sendiri terhadap posisi mereka di dalam pemerintahan, alias tau mungkin mereka pengen dapat perhatian lebih dari presiden, saya nggak ngerti," ujarnya.

"Tetapi ini adalah bukti bahwa mereka itu ya asal bunyi saja jika menurut saya, tanpa fakta-fakta nan mendukung," sambungnya.

Dia pun tak mempersoalkan jika banyak nan menuduh-nuduh partainya. Namun, menurutnya, tindakan mahasiswa nan terjadi merupakan aktivitas murni dan bukan hasil rekayasa.

"Saya kira ada nan bilang kan, what doesn't kill you make you stronger, iya kan? Jadi silakan aja mau menuduh-nuduh PDI Perjuangan. Kita memandang sendiri gimana sentimen publik justru menjadi positif lantaran memandang bahwa apa nan disuarakan mahasiswa itu, itu adalah kebenaran sejati nan ada dipikiran mereka, bukan rekayasa tanpa dasar untuk aksi-aksi mahasiswa," paparnya.

"Karena nyaris tidak mungkin melakukan sebuah orkestrasi demonstrasi nan masif di seluruh Indonesia, hanya dengan melakukan alias mendorong pihak-pihak tertentu. Ini murni dari mahasiswa," lanjut dia.

Dia pun meminta partai-partai politik koalisi pemerintah mendengarkan aspirasi mahasiswa. Dia meminta agar tak menjadikan PDIP kambing hitam untuk disalahkan.

"Tuntutan mahasiswa bukannya direspons, malah melebar ke PDI Perjuangan menjadi kambing hitam. Kalau mau cari kambing ya pas kurban, jangan pas hari-hari begini, gitu loh. Ya, bilang sama Pak AHY, sama Misbakun, cari kambing tuh pas ini aja, pas lebaran kurban, jangan pas ma rakyat dan mahasiswa sedang merasa aspirasi mereka diabaikan," tuturnya.

Pernyataan AHY

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bicara posisi PDIP yang belakangan disoroti sejumlah partai politik koalisi pemerintah. AHY menghormati posisi PDIP lantaran partainya juga pernah beroposisi.

"Saya menghormati semua partai politik nan mempunyai sikap dan pandangan tertentu. Semua punya agenda, semua punya kepentingan, tapi marilah kita meletakkan kepentingan berbareng dan nasional kita di atas kepentingan partisan," kata AHY kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/6).

Menko Infrastruktur itu menilai ketika ikut dalam koalisi pemerintah, maka perannya kudu menjaga kelancaran program pemerintah. Sebaliknya, kata dia, ketika menjadi oposisi, kudu memberi kritik membangun.

"Ketika jadi oposisi tentu punya kepentingan memberikan pandangan-pandangan, apalagi kritik, tapi ya tentunya kudu konstruktif, kudu juga dengan solusi," ujar AHY.

"Tidak boleh kemudian memecah belah bangsa, tidak boleh juga mendiskreditkan seolah-olah semuanya salah. Tapi ketika ada sesuatu nan memang ada benarnya dan itu merupakan aspirasi masyarakat, pemerintah juga mendengar, pemerintah juga kudu mau melakukan pertimbangan dan lain sebagainya," lanjut dia.

(amw/ygs)