Dari Aceh ke NTT, Safrizal ZA Kawal Percepatan Penanganan Gempa

Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, baru saja tiba kembali di Jakarta setelah beberapa hari berada di Aceh untuk memimpin sejumlah forum diskusi, talkshow, dan rapat koordinasi penanganan musibah di wilayah tersebut.

Pada Sabtu (15/8), di tengah rangkaian kegiatan, Dirjen Bina Administrasi Wilayah (Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu menerima berita terjadinya gempa bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tak berselang lama, Safrizal turut berangkat ke letak musibah untuk mendampingi proses peninjauan dan penanganan akibat gempa di lapangan.

Selama lima hari berada di Flores, Safrizal mencatat sejumlah perihal krusial dari proses penanganan musibah nan berjalan di lapangan.

Menurutnya, pejabat publik di wilayah musibah banyak mendengarkan langsung aspirasi dan keluh kesah para penyintas gempa, memberikan tali asih kepada mahir waris dan penduduk terdampak, serta memberikan pengarahan kepada kepala wilayah mengenai langkah-langkah nan perlu segera dilakukan.

"Jadi sejak hari pertama gempa bumi, negara sudah datang dan melakukan di letak bencana. Pemerintah pusat tidak tinggal diam. Ini membuktikan penduduk tidak sendiri menghadapi bencana," kata Safrizal.

Salah satu perihal nan digarisbawahi Safrizal adalah proses pendataan kerusakan rumah warga, nan menjadi syarat krusial sebelum support pemerintah dapat disalurkan.

Ia menjelaskan bahwa pendataan tersebut kudu dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah daerah, mulai dari tingkat desa, sebelum direkap dan diverifikasi lebih lanjut.

"Pendataan kerusakan rumah berjenjang dari desa. Nanti desa menyampaikan kepada Pak Bupati. Bupati kelak merekap rumah siapa rumahnya rusak ringan, sedang, alias berat," tutur Safrizal.

Ia menambahkan, kecepatan penyaluran support sangat berjuntai pada kelengkapan proses pendataan tersebut, termasuk verifikasi dan penandatanganan oleh abdi negara penegak norma setempat.

"Pak (Menteri Dalam Negeri) Tito menyatakan kecepatan support sangat tergantung dari pendataan. Kalau sudah didata, sampai ke Bupati, setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres sama Pak Kajari," tambah Safrizal.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, support rekonstruksi rumah penduduk terdampak dibagi berasas tingkat kerusakan, ialah Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp70 juta untuk rumah rusak berat.

Safrizal kemudian menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak, mulai dari kepala desa hingga perangkat kecamatan, agar proses pendataan ini dapat dipercepat.

Dalam kunjungannya ke Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik nan dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka, Safrizal turut mengapresiasi pengelolaan posko nan dinilainya cukup solid dan komprehensif dalam menyajikan info kebencanaan.

"Pengelolaan posko nan solid dan info nan terintegrasi adalah kunci dalam respons sigap tanggap darurat. Kami mendorong BPBD dan seluruh unsur Forkopimda di Sikka untuk mempertahankan koordinasi nan baik ini, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan mengingat potensi gempa susulan nan tetap ada," pungkas Safrizal.

Dari pengalaman pengalaman panjang menangani wilayah pascabencana, dalam lima hari mendampingi proses penanganan musibah di NTT, Safrizal menilai kehadiran sigap pemerintah ke letak musibah menjadi kunci utama dalam menunjukkan keberpihakan negara kepada masyarakat nan tengah menghadapi masa sulit, nan juga mempercepat proses pemulihan di lapangan.

(rea/rir)