
Luhut (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenang perjuangan pemerintah dalam menjalankan kebijakan hilirisasi nikel. Menurutnya, kebijakan tersebut sempat mendapat banyak tekanan hingga Indonesia digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Luhut mengatakan, pada masa awal penerapan larangan ekspor bijih nikel, pemerintah mendapat cibiran dari beragam pihak. Bahkan, kebijakan tersebut mendapat tekanan dan gugatan di WTO.
"Saya tetap ingat masa-masa awal larangan ekspor bijih nikel, kami dicibir, kami ditekan dari beragam arah, kami digugat sampai ke WTO, dan banyak nan bilang Indonesia tidak bakal sanggup," kata Luhut dalam aktivitas peluncuran dan bedah kitab Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Menurut Luhut, beragam tekanan tersebut tidak membikin pemerintah mengurungkan kebijakan hilirisasi. Sebaliknya, pemerintah terus mendorong pengolahan sumber daya mineral di dalam negeri agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah.
Dia menilai perkembangan industri pengolahan nikel saat ini menjadi bukti bahwa kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil. "Namun sekarang saya kira Pak Bahlil tegap berdiri mengatakan 'kami bisa'," ujarnya.
Luhut apalagi menyebut sejumlah pihak nan sebelumnya meragukan kebijakan hilirisasi sekarang justru mulai mendekati Indonesia untuk ikut berinvestasi.
"Sebagian nan dulu mentertawakan itu justru sekarang antre minta berjumpa dengan Pak Bahlil, mau ikut investasi," kata Luhut.
2 minggu yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·