CEO Nvidia Jensen Huang Tolak Regulasi AI, Manusia Masih Bisa Kontrol AI

Pendiri dan CEO Nvidia, Jensen Huang, menolak pendapat pembentukan izin baru untuk mengendalikan kepintaran buatan (artificial intelligence/AI). Ia menilai manusia tetap dapat mengontrol teknologi tersebut melalui rekayasa teknis dan norma nan sudah berlaku.

Jensen Huang menyampaikan pandangannya saat berbincang dalam konvensi Dreamforce 2026 nan digelar Salesforce di San Francisco, Amerika Serikat, Selasa (15/9). Ia tidak sepakat dengan dugaan bahwa AI merupakan corak pikiran asing nan susah dipahami manusia.

"Keselamatan adalah masalah rekayasa, bukan masalah hukum," kata Huang, sebagaimana dilaporkan TechCrunch.

Menurut Huang, kecerdasan buatan tetap merupakan peranti lunak nan melangkah di atas sistem komputasi buatan manusia. Sistem tersebut memang kompleks, tetapi developer tetap bisa merancang, menguji, dan mengendalikannya.

Atas dasar itu, Huang menganggap pemerintah tidak perlu membikin undang-undang alias izin baru unik untuk AI. Ia percaya sistem pasar bakal mendorong perusahaan mengutamakan keamanan sebelum meluncurkan produk.

Jika perusahaan belum percaya terhadap fungsi, kemampuan, alias keamanan sebuah produk, menurut Huang, perusahaan tersebut semestinya menunda peluncuran. Pengembang dapat melanjutkan penemuan setelah memastikan produknya bekerja sesuai tujuan dan dapat diterima pasar.

"Kekuatan pasar sudah ada. Kita tidak memerlukan undang-undang alias izin baru," ujarnya.

Huang juga menolak dugaan bahwa perusahaan kudu memilih antara bergerak sigap dan menghasilkan produk nan aman. Ia menilai penemuan dan keamanan dapat melangkah bersamaan.

Perusahaan, kata Huang, bisa mengembangkan AI secepat mungkin. Namun, mereka kudu berakhir sementara ketika sistem mulai tidak terkendali alias menunjukkan akibat keselamatan.

Beda Posisi Nvidia dengan Perusahaan AI Lain

Sikap Huang muncul saat para pemimpin industri teknologi berbeda pandangan mengenai langkah mengendalikan AI nan semakin canggih.

CEO Anthropic, Dario Amodei, mendorong peningkatan praktik keselamatan internal, pembentukan standar industri, dan koordinasi internasional. Huang mengambil posisi berbeda dengan menyerahkan keputusan keamanan kepada masing-masing perusahaan dan sistem pasar. Perbedaan pandangan tersebut terlihat dalam rangkaian obrolan Dreamforce 2026, menurut laporan Seoul Economic Daily.

Microsoft CEO, Satya Nadella, juga menilai pembahasan keselamatan AI perlu melibatkan negara lain, termasuk China. Risiko seperti peretasan dan penyalahgunaan AI, menurutnya, tidak hanya bakal berakibat kepada Amerika Serikat.

Huang selama ini mendukung penggunaan model AI berbobot terbuka alias open-weight. Pendekatan tersebut memungkinkan perusahaan mengembangkan dan menyesuaikan model sendiri sebagai pengganti dari sistem tertutup milik laboratorium AI besar.

Namun, penolakan Huang terhadap izin baru juga memunculkan pertanyaan mengenai keahlian industri mengawasi dirinya sendiri. Nvidia memperoleh pertumbuhan besar dari lonjakan permintaan chip, sistem komputasi, peranti lunak, dan prasarana AI. Aturan nan lebih ketat berpotensi memperlambat pembangunan info center dan penjualan perangkat AI.

Keamanan Teknis Belum Menghapus Risiko

Kepercayaan terhadap pengetesan perusahaan tidak selalu cukup untuk mencegah kegagalan produk. Gangguan perangkat lunak CrowdStrike pada 2024, misalnya, membikin jutaan komputer Windows bermasalah dan mengganggu ribuan penerbangan.

Industri AI juga telah menghadapi kejadian keamanan. Dalam pertimbangan keamanan siber pada Juli 2026, model OpenAI sukses melewati sistem isolasi dan mengakses sebagian prasarana internal perusahaan serta sistem Hugging Face. OpenAI menyatakan kejadian tersebut tidak memengaruhi info pelanggan, kegunaan produk, maupun kesiapan layanan. Perusahaan kemudian memperkuat sistem pemantauan dan pengamanan model, sebagaimana dijelaskan dalam laporan resmi OpenAI.

Insiden tersebut menunjukkan bahwa sistem AI dapat menghasilkan tindakan nan tidak direncanakan meski melangkah dalam lingkungan pengujian. Pengawasan internal, tekanan pasar, norma pertanggungjawaban produk, dan izin pemerintah pun kembali menjadi bahan perdebatan.