Bupati Ponorogo Didakwa Terima Suap Rp1,8 M dan Gratifikasi Rp5,5 M

2 bulan yang lalu

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia --

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko didakwa menerima suap senilai total Rp1,85 miliar dan gratifikasi nan berasosiasi dengan kedudukan sebesar Rp5,57 miliar.

Sidang pembacaan surat dakwaan tersebut digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur, Jumat (10/4).

Sugiri datang di persidangan berbareng dua terdakwa lainnya, ialah Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo Agus Pramono dan mantan Direktur RSUD dr Harjono dr Yunus Mahatma.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) nan menangani perkara ini terdiri dari Martopo Budi Santoso dan Andhi Ginanjar.

Dakwaan pertama

Sugiri bersama-sama Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono (dituntut dalam berkas terpisah) didakwa menerima suap sejumlah Rp900 juta dalam kurun waktu Februari 2021 sampai 7 November 2025.

Uang tersebut diterima dari Yunus Mahatma (dituntut dalam berkas terpisah) nan diangkat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Harjono S Kabupaten Ponorogo berasas Keputusan Bupati Nomor: 800/141/405.10/2022 tanggal 11 Februari 2022 untuk periode 2022-2027.

"Terdakwa Sugiri Sancoko bersama-sama Agus Pramono turut serta melakukan tindak pidana beberapa tindak pidana nan saling berasosiasi sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima bingkisan alias janji, ialah menerima bingkisan berupa duit seluruhnya berjumlah Rp900 juta alias setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut nan berasal dari Yunus Mahatma," ujar jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (10/4).

Menurut jaksa, penerimaan duit tersebut berangkaian dengan kedudukan Sugiri dan Agus sebagai penentu dalam pengurusan kedudukan untuk dapat mempertahankan dan memperpanjang masa kedudukan Yunus Mahatma sebagai Direktur RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 5 nomor 4 dan nomor 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara nan Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta Pasal 67 huruf e dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Sugiri didakwa melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) alias Pasal 606 ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dakwaan kedua

Dalam kurun waktu 29 Juli 2022 sampai 32 Desember 2024, Sugiri bersama-sama dengan Yunus Mahatma didakwa menerima suap sejumlah Rp950 juta dari Sucipto selaku Direktur CV Cipto Makmur Jaya.

Uang diduga suap itu diberikan sebagai akibat lantaran Sugiri telah menentukan dan mengatur pengadaan melalui sistem e-katalog nan dilaksanakan oleh PPKOM (Pejabat Pembuat Komitmen) pada RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo agar perusahaan milik Sucipto menjadi pemenang dan pelaksana pekerjaan pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap Paviliun pada RSUD dr Harjono S Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Perbuatan itu bertentangan dengan Pasal 5 nomor 4 dan nomor 6 UU 28/1999, Pasal 67 huruf e dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e UU Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Terhadap penerimaan ini, Sugiri didakwa melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU Tipikor alias Pasal 606 ayat 2 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat 1 KUHP.

Dakwaan ketiga

Selain suap, jaksa KPK mendakwa Sugiri dalam kurun waktu 23 Februari 2021 sampai dengan 7 November 2025 telah menerima gratifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung sejumlah Rp5.572.000.000,00 (Rp5,57 miliar).

Penerimaan itu, menurut jaksa, berasosiasi dengan posisi Sugiri selaku Bupati Ponorogo.

Uang-uang tersebut diterima Sugiri dari banyak pihak, di antaranya dari Yunus Mahatma dan Sucipto, hingga seseorang berjulukan Lana nan merupakan Guru SMA sekaligus tim sukses Sugiri. Dalam surat dakwaan, jaksa merinci ada 28 penerimaan mengenai gratifikasi tersebut.

Salah satu peruntukan duit ada nan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dari Yunus Mahatma senilai Rp25 juta menjelang Lebaran 2023, Rp100 juta menjelang Lebaran 2024, dan Rp100 juta menjelang Lebaran 2025.

"Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi berupa duit nan seluruhnya sejumlah Rp5.572.000.000,00 alias setidak-tidaknya sekitar itu haruslah dianggap suap lantaran berasosiasi dengan kedudukan dan nan berlawanan dengan tanggungjawab alias tugas Terdakwa selaku Bupati Ponorogo alias selaku Penyelenggara Negara," ucap jaksa.

Atas perbuatannya, Sugiri didakwa melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP.

(ryn/frd/fra)

Add