Buka KPPD IV, Wamendagri Wiyagus Soroti Pentingnya Kepemimpinan Holistik

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya kepemimpinan holistik bagi kepala wilayah dalam menghadapi dinamika dan tantangan pembangunan. Menurutnya, kepala wilayah perlu mempunyai perspektif nan komprehensif dalam memandang persoalan, sekaligus bisa merumuskan kebijakan nan selaras dengan kepentingan wilayah dan nasional.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan IV Tahun 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Wiyagus menjelaskan, KPPD merupakan forum strategis untuk memperkuat kapabilitas kepemimpinan daerah, memperluas wawasan kebangsaan, serta meningkatkan keahlian kepala wilayah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan nan responsif, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dukungan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dalam aktivitas tersebut diharapkan dapat memperluas langkah pandang peserta dalam memahami beragam persoalan secara komprehensif, holistik, dan integral dengan berdasarkan wawasan kebangsaan serta ketahanan nasional.

"Nanti Bapak-Ibu sekalian bakal mendapatkan materi-materi nan sungguh sangat luar biasa. nan nantinya juga kita bakal merasakan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, di tengah situasi geopolitik dunia nan sangat bergerak dan super sigap perubahannya," katanya.

Lebih lanjut, Wiyagus mengatakan, KPPD menjadi momentum bagi kepala wilayah untuk keluar dari rutinitas pemerintahan dan memperluas perspektif dalam memahami lingkungan strategis. Hal ini krusial agar kepala wilayah semakin siap menghadapi beragam tantangan pembangunan sekaligus menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di sisi lain, kepala wilayah juga perlu memahami gimana menerjemahkan program Asta Cita beserta nilai-nilainya ke dalam kebijakan di wilayah sehingga penyelenggaraan program pemerintah pusat dan wilayah dapat melangkah selaras.

"Kebijakan pusat ini tidak terputus hanya kebijakan pusat, tetapi juga kudu linier dengan kebijakan daerah. Beberapa kepala wilayah nan sudah memahami ini relatif tidak ada masalah," terangnya.

Wiyagus menambahkan, beragam langkah nan dilakukan pemerintah wilayah (Pemda), seperti meningkatkan pelayanan publik, memperkuat ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong investasi, serta menciptakan lapangan kerja, pada hakikatnya merupakan bagian dari kontribusi wilayah terhadap kepentingan nasional.

"Kepemimpinan wilayah tidak cukup hanya berkarakter administratif, ini juga sering diingatkan oleh Pak Mendagri, tetapi juga kudu mempunyai orientasi strategis, keahlian antisipasi dan keberanian menghadirkan perubahan," tegasnya.

Sejalan dengan perihal tersebut, Wiyagus mengingatkan kepala wilayah agar tidak hanya memandang persoalan dari kepentingan sektoral. Berbagai aspek nan berangkaian dengan ketahanan nasional, seperti demografi, geografi, dan sumber daya alam, mempunyai keterkaitan satu sama lain. Karena itu, diperlukan kerjasama dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan di daerah.

Untuk memastikan pembelajaran dalam KPPD memberikan akibat nyata, Wiyagus juga mendorong setiap peserta membawa agenda perubahan nan jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing.

"Harapan kita dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak dan Ibu nan mengikuti kursus ini bukan hanya memperoleh pengetahuan, kemudian dapat sertifikat, dipajang di ruangan, tetapi membawa gagasan, pendapat perubahan nan dapat diwujudkan dan menjadi kebijakan program nan nyata," ucapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Andi Ony mengatakan, KPPD bermaksud meningkatkan kapabilitas ketua wilayah nan visioner, adaptif, inovatif, serta mempunyai karakter kebangsaan nan kokoh dalam menghadapi dinamika global. Adapun peserta KPPD Angkatan IV Tahun 2026 berjumlah 23 orang, terdiri atas 18 bupati dan 5 wali kota.

"Sebagai output dari KPPD ini, setiap peserta diwajibkan untuk menyusun rencana tindakan mengenai dengan persoalan nan terjadi di daerahnya masing-masing, sehingga perlu rencana tindakan kepala wilayah untuk penyelesaian masalah tersebut," tandasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Lemhannas Erwin S. Aldedharma, Purnomo Yusgiantoro, tim Purnomo Yusgiantoro Centre, serta para kepala wilayah peserta KPPD IV Tahun 2026.