Buaya Masuk Pemukiman di Kalbar tak Akan Dikembalikan ke Alam

KKP melarang pelepasliaran buaya hasil bentrok di Kalbar.(Dok. Antara)

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah tegas dengan menyiapkan izin unik untuk menangani buaya nan berkonflik dengan masyarakat di Kalimantan Barat. Alih-alih dilepasliarkan, buaya-buaya tersebut nantinya bakal diarahkan untuk pemanfaatan ekonomi terbatas guna mencegah akibat bentrok berulang.

Kepala Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak, Syarif Iwan Taruna Alkadrie, menegaskan bahwa melepasliarkan buaya hasil bentrok sangat riskan bagi keselamatan warga.

"Buaya hasil bentrok ini tidak kita lepas biarkan, tapi bisa dimanfaatkan. Kalau dilepas lagi, sangat riskan dia berkonflik lagi dengan masyarakat," ujar Iwan di Pontianak, Senin (10/8).

Saat ini, tercatat ada 13 ekor buaya hasil bentrok di Kalimantan Barat nan sedang dalam penanganan. Sementara itu, di Kalimantan Timur, sebanyak 84 ekor buaya dititipkan di penangkaran area Tritip, Balikpapan. Beberapa kasus apalagi melibatkan predator berukuran raksasa, seperti buaya sepanjang 4,8 meter di Sambas.

KKP berencana mendorong pelaku upaya berizin untuk memanfaatkan buaya-buaya tersebut, terutama untuk industri produk kulit. Namun, Iwan menekankan bahwa setiap pemanfaatan wajib mengantongi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI).

Hingga kini, belum ada pelaku upaya di Kalbar nan mempunyai izin tersebut, meski beberapa pengusaha di wilayah Kalimantan lain tetap memegang izin lama dari sektor kehutanan.

Selain izin pemanfaatan, KKP bakal melakukan survei populasi dan sebaran buaya di titik-titik rawan bentrok seperti Sambas dan Kubu Raya. Hasil survei ini bakal menjadi pedoman penentuan kuota pengambilan buaya dari alam. Langkah ini diharapkan bisa menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memberikan kontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Terkait pemicu konflik, KKP menduga adanya alih kegunaan kediaman menjadi perkebunan kelapa sawit serta ledakan populasi buaya muara di wilayah tersebut. Sejak kewenangan penanganan buaya beranjak ke KKP pada awal 2025, identifikasi menyeluruh terus dilakukan untuk memetakan solusi jangka panjang bagi keamanan penduduk dan kelestarian satwa. (Ant/Z-10)