BPS Sebut Sensus Ekonomi Jadi ‘General Check-Up’ Ekonomi RI

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut Sensus Ekonomi 2026 sebagai “general check-up” alias pemeriksaan menyeluruh bagi perekonomian Indonesia.

Ini disampaikan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (11/6).

“Sensus Ekonomi pada esensinya adalah merupakan general check-up untuk ekonomi Indonesia. Kalau Bapak Menkes mengatakan ada CKG, Cek Kesehatan Gratis, untuk general check-up masyarakat Indonesia dalam perihal kondisi kesehatan, Sensus Ekonomi ini pada dasarnya adalah general check-up untuk ekonomi Indonesia,” kata Amalia dalam sambutannya.

Menurut dia, hasil sensus bakal memberikan gambaran terbaru mengenai kondisi ekonomi nasional, termasuk mendeteksi indikasi alias anomali nan muncul di beragam sektor usaha.

“Begitu kita sudah mendapatkan hasil Sensus Ekonomi nan pada dasarnya adalah general check-up buat ekonomi Indonesia, maka pemerintah bisa menghasilkan resep kebijakan nan tepat,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, BPS telah menerima support info dari Kementerian Kesehatan berupa 89.511 info pelaku upaya sektor kesehatan nan mencakup upaya besar, menengah, hingga mikro.

Selain itu, SE 2026 juga bakal mendata aktivitas ekonomi nan selama ini belum sepenuhnya terpotret, termasuk praktik master berdikari dan klinik nan beraksi di rumah.

“Dokter-dokter nan praktik berdikari juga bakal kami info di rumah-rumah. Klinik-klinik mini nan ada di rumah alias klinik melahirkan nan di rumah tangga bakal kami info di dalam rumah tangga,” kata Amalia.

Ia menegaskan, sensus kali ini bakal menjadi “paket lengkap” lantaran tidak hanya mencakup upaya nan mempunyai instansi alias gedung fisik, tetapi juga aktivitas ekonomi nan dijalankan dari rumah.

Amalia menambahkan, pendataan sektor kesehatan menjadi semakin krusial lantaran model jasa kesehatan terus berkembang. Konsultasi master sekarang dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi, sementara pembelian obat dapat dilakukan secara daring dari rumah.

“Jenis aktivitas dan jasa kesehatan pun berubah, KBLI-nya pun berubah, dan kelak peta ekonominya pun bakal berubah,” ujarnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai, hasil Sensus Ekonomi bakal menjadi fondasi krusial bagi pemerintah dalam menyusun izin nan mendukung pertumbuhan sektor kesehatan.

Menurut Budi, info nan terkumpul dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebijakan nan bisa mendorong pertumbuhan industri kesehatan, baik farmasi, perangkat kesehatan, maupun jasa kesehatan.

“Ini bakal dipakai sebagai pedoman buat pemerintah untuk meng-adjust regulasinya agar grow dari ekonominya di sektor kesehatan naik,” kata Budi.

Ia menjelaskan, sektor kesehatan termasuk salah satu sektor nan pertumbuhannya berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan info nan dipaparkan BPS, jasa kesehatan tumbuh 7,62 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional nan mencapai 5,61 persen pada triwulan I.

Oleh lantaran itu, pemerintah memerlukan info nan jeli agar dapat merumuskan izin nan mendorong investasi, pertumbuhan usaha, dan penyerapan tenaga kerja.

“Kalau info nan masuk salah, kita ambil kebijakannya kelak juga jadi salah,” ujar Budi.

Reporter: Muhammad Pratama